E-PURCHASING SEBAGAI INSTRUMEN REFORMASI MENUJU TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

E-PURCHASING AS A REFORM INSTRUMENT IN ADVANCING GOOD GOVERNANCE IN GOVERNMENT PROCUREMENT

Authors

  • Adira Khansa Ayu Herdiyan Poltekim
  • Rita Kusuma Astuti Politeknik Pengayoman Indonesia
  • Habbi Firlana Politeknik Pengayoman Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.52617/jaid.v6i1.754

Keywords:

e-purchasing; pengadaan; e-governance

Abstract

Pelayanan publik yang prima merupakan hal krusial dalam pemerintahan yang memiliki orientasi untuk pemenuhan kesejahteraan warga negara dan memerlukan kebutuhan praktis seperti sarana dan prasarana yang memadai serta kebutuhan emosional. Sarana dan prasarana di lingkungan pemerintahan diperoleh melalui mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa. Seiring berjalannya waktu dan meningkatnya tuntutan global, Pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis dalam penerapan e-government dengan menggantikan proses pengadaan manual menjadi sistem e-purchasing yang terintegrasi secara digital. Dengan metode Systematic Literature Review (SLR) penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi e-purchasing sebagai instrumen reformasi dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan peran e-purchasing dalam mendorong terpenuhinya prinsip pengadaan barang dan jasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-purchasing memegang peran sebagai instrumen reformasi dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan memenuhi prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah. Namun, implementasi masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya. Sehingga diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Downloads

Published

2026-06-24

How to Cite

Ayu Herdiyan, A. K., Astuti, R. K., & Firlana, H. (2026). E-PURCHASING SEBAGAI INSTRUMEN REFORMASI MENUJU TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH: E-PURCHASING AS A REFORM INSTRUMENT IN ADVANCING GOOD GOVERNANCE IN GOVERNMENT PROCUREMENT. Journal of Administration and International Development, 6(1), 1–10. https://doi.org/10.52617/jaid.v6i1.754