ANALISIS COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM TRANSFORMASI LAYANAN PASPOR DINAS DAN DIPLOMATIK DI INDONESIA

COLLABORATIVE GOVERNANCE ANALYSIS IN THE TRANSFORMATION OF OFFICIAL AND DIPLOMATIC PASSPORT SERVICES IN INDONESIA

Abstract

Transformasi layanan paspor dinas dan diplomatik di Indonesia merupakan inovasi tata kelola kelembagaan yang signifikan. Penelitian ini menganalisis kerangka collaborative governance antara Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri melalui inisiatif "Connected One" yang diluncurkan pada November 2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan analisis dokumen, mengacu pada model collaborative governance Ansell dan Gash (2008) sebagai kerangka analisis utama, dilengkapi dengan kerangka integratif Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012). Penelitian ini  menunjukkan bahwa inisiatif ini berhasil diimplementasikan atas tiga pilar fondasi: Perjanjian Kerja Sama (PKS) formal, Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor M.IP-17.GR.01.01 Tahun 2025, serta Standar Operasional Prosedur dan Pedoman (SOPAP). Interoperabilitas antara Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) dan Portal Kementerian Luar Negeri memungkinkan perekaman data biometrik di 151 kantor imigrasi di seluruh Indonesia. Kepemimpinan fasilitatif dari pejabat tinggi kedua instansi menjadi katalis kritis keberhasilan kolaborasi. Collaborative governance dalam konteks ini menunjukkan bahwa sinergi antar instansi mampu mengubah layanan terpusat menjadi jaringan terdistribusi yang lebih mudah diakses, meningkatkan kualitas layanan publik bagi aparatur sipil negara yang memerlukan paspor dinas dan diplomatik.