Journal of Administration and International Development

E-PURCHASING SEBAGAI INSTRUMEN REFORMASI MENUJU TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

Adira Khansa Ayu Herdiyan, Rita Kusuma Astuti, Habbi Firlana — Wed, 24 Jun 2026 00:00:00 +0700

Pelayanan publik yang prima merupakan hal krusial dalam pemerintahan yang memiliki orientasi untuk pemenuhan kesejahteraan warga negara dan memerlukan kebutuhan praktis seperti sarana dan prasarana yang memadai serta kebutuhan emosional. Sarana dan prasarana di lingkungan pemerintahan diperoleh melalui mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa. Seiring berjalannya waktu dan meningkatnya tuntutan global, Pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis dalam penerapan e-government dengan menggantikan proses pengadaan manual menjadi sistem e-purchasing yang terintegrasi secara digital. Dengan metode Systematic Literature Review (SLR) penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi e-purchasing sebagai instrumen reformasi dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan peran e-purchasing dalam mendorong terpenuhinya prinsip pengadaan barang dan jasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-purchasing memegang peran sebagai instrumen reformasi dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan memenuhi prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah. Namun, implementasi masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya. Sehingga diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

PERAN MAL PELAYANAN PUBLIK DALAM PERCEPATAN PELAYANAN PASPOR DI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BANDAR LAMPUNG

Muhammad Hasan Hatang, Agung Sulistyo Purnomo, Habbi Firlana — Wed, 24 Jun 2026 00:00:00 +0700

Transformasi pelayanan publik di Indonesia diwujudkan melalui berbagai inovasi, salah satunya adalah pendirian Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai upaya mengintegrasikan layanan lintas instansi dalam satu lokasi yang mudah diakses masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran MPP Kota Bandar Lampung dalam mempercepat pelayanan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan (library research) dan observasi lapangan. Data dikumpulkan melalui analisis literatur akademik, regulasi, laporan resmi, serta pengamatan langsung terhadap pelayanan paspor di MPP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan MPP telah mempercepat proses pelayanan paspor melalui penyederhanaan prosedur, pemanfaatan teknologi informasi, dan peningkatan kolaborasi antarinstansi. MPP memberikan kemudahan akses, memperpendek waktu tunggu, dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan keimigrasian. Namun demikian, tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, ketergantungan pada infrastruktur digital, dan perlunya penguatan koordinasi lintas lembaga masih menjadi faktor yang perlu diantisipasi. Kesimpulannya, MPP Kota Bandar Lampung berperan signifikan dalam mempercepat pelayanan paspor, namun optimalisasi berkelanjutan tetap diperlukan untuk mewujudkan pelayanan publik yang unggul, adaptif, dan berbasis kebutuhan masyarakat.

MASA DEPAN AFFIDAVIT PASCA GLOBAL CITIZENSHIP INDONESIA (GCI): ADAPTASI INDONESIA DI ERA GLOBAL

Evan Nolan Sibuea, Muhammad Arief Adillah, Intan Nurkumalawati — Wed, 24 Jun 2026 00:00:00 +0700

Artikel ini menganalisis evolusi kedudukan hukum diaspora Indonesia dalam bingkai kedaulatan negara dan kebutuhan ekonomi global. Fokus utama pembahasan terletak pada pergeseran instrumen hukum dari Affidavit (kartu fasilitas keimigrasian bagi anak berkewarganegaraan ganda terbatas) menuju kebijakan Global Citizenship of Indonesia (GCI) yang resmi diimplementasikan pada tahun 2025. Esai ini mengevaluasi bagaimana skema Overseas Citizenship menjadi solusi jalan tengah bagi dinamika diaspora yang selama ini terkendala oleh sistem kewarganegaraan tunggal di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun Affidavit memberikan perlindungan bagi anak-anak diaspora hingga usia 21 tahun, kebijakan GCI menawarkan kepastian hukum yang lebih permanen (jangka Panjang) bagi tenaga ahli mancanegara eks-WNI untuk berkontribusi tanpa kehilangan status warga negara asing mereka. Penguatan status hukum bagi keturunan Indonesia bukan sekadar masalah administrasi imigrasi, melainkan strategi krusial untuk memitigasi brain drain dan memperkuat jaringan soft power Indonesia di kancah internasional.

GOLDEN VISA SEBAGAI AKSELERATOR EKONOMI INDONESIA: DUALISME FUNGSI KEIMIGRASIAN ANTARA KEPENTINGAN NASIONAL DAN INTEGRASI EKONOMI GLOBAL

Faitak Robith — Wed, 24 Jun 2026 00:00:00 +0700

Kebijakan Golden Visa Indonesia yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat PP Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menandai transformasi paradigma fungsi keimigrasian dari instrumen pengawasan semata menjadi katalis pembangunan ekonomi. Penelitian ini menganalisis dualisme fungsi keimigrasian dalam konteks implementasi Golden Visa: di satu sisi sebagai instrumen kedaulatan dan keamanan negara, di sisi lain sebagai mekanisme atraksi investasi asing dan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan analisis kebijakan komparatif lintas negara (Spanyol, Portugal, Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, dan Indonesia), studi ini menemukan bahwa Golden Visa Indonesia memiliki kerangka regulasi yang progresif namun memerlukan penguatan dalam aspek due diligence, mitigasi risiko pencucian uang, dan evaluasi dampak ekonomi berkelanjutan. Temuan menunjukkan bahwa efektivitas Golden Visa sebagai instrumen ekonomi bergantung pada keseimbangan antara liberalisasi persyaratan masuk dan pemeliharaan integritas sistem keimigrasian nasional. Artikel ini berkontribusi pada pengembangan teori dualisme fungsi keimigrasian dalam kerangka migrasi investasi global dan memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti untuk optimalisasi implementasi Golden Visa di Indonesia.

ANALISIS IMPLEMENTASI PERPRES 125 TAHUN 2016 DALAM PEMBENTUKAN FORKOPDENSI

Wed, 24 Jun 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri dengan fokus pada pelaksanaannya di Rumah Detensi Imigrasi Semarang serta dikaitkan dengan pembentukan Forum Komunikasi Penanganan Deteni dan Pengungsi (FORKOPDENSI). Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian hukum normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan dan data empiris berupa hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan meskipun Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 telah memberikan dasar hukum dalam penanganan pengungsi, peraturan ini memiliki kelemahan mendasar pada desain normatifnya. Tidak adanya pengaturan yang jelas mengenai mekanisme koordinasi tingkat daerah jelas menimbulkan ambiguitas kewenangan, fragmentasi kelembagaan serta lemahnya koordinasi antar instansi. Hal ini bisa terlihat dalam praktik penanganan pengungsi di wilayah Rudenim Semarang yang menghadapi kendala seperti keterbatasan pendanaan dan tidak optimalnya peran Satgas PPLN. Maka pembentukan FORKOPDENSI adalah sebagai respon dan bentuk diskresi administratif. Selain itu, keberadaan forum ini akan memperkuat peran Rudenim sebagai leading sector walaupun belum adanya kerangka regulasi yang ada. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa perlu adanya reformulasi kebijakan yang lebih komprehensif demi tata kelola collaborative governance yang lebih baik serta untuk memperkuat peran imigrasi.

EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI M-PASPOR DALAM MENGURANGI ANTREAN LAYANAN KEIMIGRASIAN DI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PALEMBANG

Putri Meipa Liyana, Hanifa Maulidia, Mochamad Ryanindityo — Wed, 24 Jun 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan antrean panjang dalam pelayanan keimigrasian yang menurunkan kualitas layanan publik serta menimbulkan ketidakpastian waktu bagi masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis efektivitas implementasi M-Paspor dalam mengurangi antrean layanan keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif empiris melalui analisis peraturan perundang-undangan, observasi lapangan, serta kajian literature review yang relevan dengan digitalisasi pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi M-Paspor mampu mengurangi kepadatan antrean melalui sistem pendaftaran daring, penjadwalan terstruktur, serta pembayaran digital yang meningkatkan efisiensi pelayanan. Proses pelayanan tetap memerlukan kehadiran fisik untuk verifikasi biometrik yang menunjukkan integrasi antara sistem digital dan prosedur administratif. Efektivitas implementasi dipengaruhi oleh faktor infrastruktur teknologi, kompetensi sumber daya manusia, tingkat literasi digital masyarakat, serta kebijakan manajerial yang diterapkan. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa M-Paspor efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik meskipun masih terdapat kendala teknis dan adaptasi pengguna. Saran penelitian menekankan pentingnya peningkatan kapasitas SDM, penguatan infrastruktur, serta intensifikasi sosialisasi kepada masyarakat. Implikasi penelitian memberikan kontribusi strategis bagi pengembangan kebijakan pelayanan publik berbasis digital.

STRATEGI PENGUATAN PELAYANAN KEIMIGRASIAN DALAM MITIGASI MIGRASI NON PROSEDURAL DI KABUPATEN FLORES TIMUR

Rendy Arizal Radja Djingi — Wed, 24 Jun 2026 00:00:00 +0700

Migrasi non prosedural masih menjadi permasalahan signifikan di Kabupaten Flores Timur yang dipengaruhi oleh tekanan ekonomi dan keterbatasan pengetahuan masyarakat terkait prosedur keimigrasian. Penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi migrasi non prosedural berdasarkan faktor pendorong dan penarik serta merumuskan strategi penguatan pelayanan keimigrasian sebagai upaya mitigasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, dengan analisis menggunakan teori push–pull dan SWOT. Hasil menunjukkan bahwa keterbatasan lapangan kerja, kendala akses layanan, dan rendahnya pemahaman prosedur resmi mendorong migrasi non prosedural, sehingga diperlukan penguatan pelayanan yang adaptif, preventif, dan terintegrasi

STRATEGI PENGELOLAAN ANGGARAN DAN SDM DALAM PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP FUNGSI KEIMIGRASIAN

Arini Dyah Utami, Rita Kusuma Astuti, Sri Kuncoro Bawono — Wed, 24 Jun 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian literatur sistematis (Systematic Literature Review) mengenai strategi pengelolaan anggaran dan sumber daya manusia (SDM) dalam pelayanan public serta implikasinya terhadap fungsi keimigrasian di Indonesia. Data dikumpulkan melalui pencarian literatur ilmiah dari database Google Scholar, Garuda, dan SINTA. Sebanyak tujuh artikel ilmiah yang sesuai dengan topik dijadikan sumber utama. Analisis dilakukan dengan pendekatan tematik. Hasil penelitian menunjukan bhawa implementasi anggaran berbasis kinerja, audit internal, dan pendekatan value for money merupakan strategi efektif dalam pengelolaan anggaran. Sementara itu, strategi dalam pengelolaan SDM seperti pengembangan kompetensi, pelatihan rutin, dan manajemen talenta terbukti efektif dalam meningkatkan kinerja aparatur. Implikasi hasil penelitian ini sangant relevan untuk diterapkan dalam konteks keimigrasian guna meningkatkan kualitas pelayanan public yang responsive dan profesional.

IMPLEMENTASI NILAI CORE VALUE ASN DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN KEIMIGRASIAN

Aldyansyah Putra Pramana, Imma Yedida Ardi, Arief Febrianto — Wed, 24 Jun 2026 00:00:00 +0700

Tujuan dari studi ini untuk memperoleh pemahaman dan evaluasi terhadap pelaksanaan Core Values ASN BerAKHLAK dalam upaya meningkatkan pelayanan keimigrasian di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada identifikasi berbagai faktor yang menjadi hambatan dalam implementasi nilai-nilai tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis penerapan nilai-nilai BerAKHLAK di instansi tersebut. Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pegawai secara langsung terlibat dalam pelayanan publik di keimigrasian. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai inti BerAKHLAK yang mencakup Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif memiliki peranan penting dalam membentuk budaya kerja yang positif dan produktif di lingkungan pemerintahan. Nilai-nilai ini terbukti mampu mendorong peningkatan kinerja pegawai sekaligus memperkuat dedikasi mereka terhadap pelayanan kepada masyarakat.

PEMENUHAN HAK PENGUNGSI : STUDI KASUS OMMUNITY HOUSE SIDOARJO

Nurul Istianingsih, Mochammad Ryanindityo, Salsabila Andi Jani — Wed, 24 Jun 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hak-hak pengungsi di Community House Graha Aparna Puspa Agro Sidoarjo sebagai bentuk tanggung jawab kemanusiaan Indonesia terhadap pengungsi yang berada di wilayah Indonesia, meskipun Indonesia tidak menjadi pihak pada Konvensi Pengungsi 1951 maupun protokol 1967. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus melalui kajian literatur, analisis dokumen kebijakan, serta wawancara tidak langsung dengan pihak Rumah Detensi Imigrasi Surabaya. Hasil Penelitian mengungkapkan bahwa pemenuhan hak dasar pengungsi, seperti hak atas perlindungan dan keamanan, tempat tinggal yang layak, serta fasilitas kesehatan telah diupayakan melalui kerjasama antara pemerintah, organisasi internasional seperti UNHCR dan IOM, serta lembaga terkait. Namun dalam implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain kepatuhan pengungsi terhadap tata tertib di community house, fasilitas bersama, dan keterbatasan pemahaman dalam komunikasi antara pengungsi dengan pihak Rumah Detensi Imigrasi Surabaya dan tenaga Kesehatan. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan koordinasi antar lembaga, penyusunan regulasi yang responsif, dan pemenuhan hak hak pengungsi yang adil tanpa melihat latar belakangnya. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif bagi perumusan kebijakan penanganan pengungsi yang lebih efektif dan berkelanjutan di Indonesia.

TINDAKAN ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN SEBAGAI INSTRUMEN EFEK JERA: ANALISIS EFEKTIVITAS PENERAPANNYA DI INDONESIA

Miranda Putri Sebayang — Wed, 24 Jun 2026 00:00:00 +0700

Tindakan Administrasi Keimigrasian (TAK) adalah instrument penegakan hukum yang digunakan pejabat imigrasi untuk menangani pelanggaran keimigrasian secara cepat dan tepat sesuai peraturan. TAK tidak hanya bertujuan untuk penertiban administratif, tetapi juga sebagai upaya preventif dan represif agar pelanggaran serupa tidak terulang. Peran TAK sangat penting dalam menjaga tertib administrasi keimigrasian dan mendukung pengawasan terhadap orang asing di Indonesia. Meskipun memberikan kewenangan luas kepada pejabat imigrasi, dalam beberapa kasus, penanganan bisa berlanjut pada deportasi atau proses pidana. Namun, pelaksanaan penegakan hukum keimigrasian menghadapi sejumlah kendala, seperti rendahnya pengetahuan hukum, keterbatasan dana operasional, kurangnya partisipasi masyarakat, serta lemahnya koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya. Faktor-faktor ini menunjukan bahwa efektivitas TAK tidak hanya bergantung pada norma hukum yang ada, tetapi juga pada konsistensi penerapannya, kemampuan memberikan efek jera, dan sejauh mana TAK dapat menjawab tantangan penegakan hukum keimigrasian di Indonesia. Penelitian diperlukan untuk menganalisis efektivitas TAK dalam menciptakan efek jera terhadap pelanggaran keimigrasian.

ANALISIS COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM TRANSFORMASI LAYANAN PASPOR DINAS DAN DIPLOMATIK DI INDONESIA

Putra Marsada Rajagukguk, Rahmawati Nurul Jannah , Virra Widhiningsih — Wed, 24 Jun 2026 00:00:00 +0700

Transformasi layanan paspor dinas dan diplomatik di Indonesia merupakan inovasi tata kelola kelembagaan yang signifikan. Penelitian ini menganalisis kerangka collaborative governance antara Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri melalui inisiatif "Connected One" yang diluncurkan pada November 2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan analisis dokumen, mengacu pada model collaborative governance Ansell dan Gash (2008) sebagai kerangka analisis utama, dilengkapi dengan kerangka integratif Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012). Penelitian ini menunjukkan bahwa inisiatif ini berhasil diimplementasikan atas tiga pilar fondasi: Perjanjian Kerja Sama (PKS) formal, Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor M.IP-17.GR.01.01 Tahun 2025, serta Standar Operasional Prosedur dan Pedoman (SOPAP). Interoperabilitas antara Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) dan Portal Kementerian Luar Negeri memungkinkan perekaman data biometrik di 151 kantor imigrasi di seluruh Indonesia. Kepemimpinan fasilitatif dari pejabat tinggi kedua instansi menjadi katalis kritis keberhasilan kolaborasi. Collaborative governance dalam konteks ini menunjukkan bahwa sinergi antar instansi mampu mengubah layanan terpusat menjadi jaringan terdistribusi yang lebih mudah diakses, meningkatkan kualitas layanan publik bagi aparatur sipil negara yang memerlukan paspor dinas dan diplomatik.

STRATEGI PENGAWASAN KEIMIGRASIAN BERBASIS COLLABORATIVE GOVERNANCE TERHADAP PENGUNGSI MANDIRI DI WILAYAH KERJA RUMAH DETENSI IMIGRASI JAKARTA

Tabitha Cornelia Sijabat, Mochammad Ryanindityo, Rita Kusuma Astuti — Wed, 24 Jun 2026 00:00:00 +0700

Meningkatnya fenomena pengungsi mandiri di Indonesia, khususnya di wilayah Jakarta dan sekitarnya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pengawasan keimigrasian mengingat karakteristik pengungsi mandiri yang tidak tinggal secara terpusat dalam tempat penampungan. Mobilitas yang tinggi dan keterbatasan akses ekonomi pengungsi mandiri berpotensi menimbulkan berbagai dinamika sosial serta tantangan dalam pelaksanaan pengawasan oleh Rumah Detensi Imigrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengawasan keimigrasian berbasis collaborative governance terhadap pengungsi mandiri di wilayah kerja Rudenim Jakarta serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi pustaka terhadap literatur dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengawasan dilakukan melalui kombinasi pengawasan administrative dan lapangan serta diperkuat dengan pendekatan Collaborative Governance melalui Satuan Tugas Penanganan Pengungsi Luar Negeri (Satgas PPLN) dan Forum Komunikasi Penanganan Deteni dan Pengungsi (FORKOPDENSI) menjadi upaya dalam meningkatkan efektivitas pengawasan. Namun demikian, pelaksanaan pengawasan masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya, belum terintegrasinya data pengungsi antarinstansi, tumpang tindih kewenangan, serta minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pengungsi mandiri. Oleh karena itu, diperlukan penguatan strategi pengawasan yang lebih adaptif, terintegrasi dan kolaboratif guna meningkatkan efektivitas pengawasan pengungsi mandiri dengan tetap menjaga keseimbangan antara aspek kemanusiaan dan keamanan nasional.

TRANSFORMASI MANAJEMEN PENGUNGSI MELALUI FORKOPDENSI: EVALUASI KEBIJAKAN SATGAS PENANGANAN PENGUNGSI DARI LUAR NEGERI (PPLN)

Wahyu Mediatama, Mochammad Ryanindityo, Budy Mulyawan — Wed, 24 Jun 2026 00:00:00 +0700

Artikel ini akan membahas tentang bagaimana dampak kebijakan pemerintah khususnya satgas penanganan pengungsi dari luar negeri (PPLN) dan yang terbaru yakni forum komunikasi penanganan deteni dan pengungsi (FORKOPDENSI) di Indonesia serta bagaimana upaya penanganan yang dilakukan organisasi internasional dalam memberikan Solusi utama bagi masa depan pengungsi. Permasalahan penanganan pengungsi dari tahun ke tahun selalu berujung pada pertanyaan yang sama yakni, sampai kapan pengungsi akan tinggal di Indonesia?. Tuntutan kepastian senantiasa menjadi pertanyaan yang belum bisa terjawab. Esai ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi dokumen dan analisis kebijakan. Penulis mengevaluasi implementasi Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 serta analisis dokumen termasuk regulasi pemerintah dan laporan dari UNHCR dan IOM. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai bagaimana pengaruh praktik penanganan pengungsi di lapangan terhadap hasil data yang diperoleh dari kebijakan penanganan pengungsi serta berusaha menggerakkan para stakeholder untuk melihat realita pengungsi luar negeri yang ada di Indonesia.

EFEKTIVITAS APLIKASI M-PASPOR DALAM PENINGKATAN LAYANAN PUBLIK KEIMIGRASIAN

George Eros Delbert Pratama, M. Arief Adillah , Intan Nurkumalawati — Wed, 24 Jun 2026 00:00:00 +0700

Penelitian ini menganalisis efektivitas implementasi aplikasi M-Paspor dalam meningkatkan kualitas layanan publik keimigrasian di Indonesia dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Aplikasi ini bertujuan mempercepat proses permohonan paspor serta meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pelayanan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan M-Paspor membawa sejumlah perbaikan nyata: proses permohonan paspor lebih cepat, antrean berkurang, dan praktik percaloan dapat diminimalisir. Namun, penelitian ini juga menemukan berbagai kendala implementasi, mulai dari hambatan literasi digital masyarakat, gangguan teknis, hingga keterbatasan infrastruktur digital. Penelitian merekomendasikan peningkatan sosialisasi, penguatan infrastruktur, perbaikan regulasi, serta peningkatan kapasitas SDM. Dengan langkah-langkah perbaikan tersebut, M-Paspor dapat semakin efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

DIGITALISASI LAYANAN PASPOR SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN EFISIENSI ADMINISTRASI KEIMIGRASIAN DI INDONESIA

Aprillia Flora Indah Rekty, Rahmawati Nurul Jannah, Anida Sri Rahayu Mastur — Wed, 24 Jun 2026 00:00:00 +0700

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi besar dalam administrasi publik, termasuk di sektor keimigrasian. Digitalisasi layanan paspor merupakan bentuk inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas administrasi keimigrasian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana digitalisasi layanan paspor mampu menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan efisiensi administrasi keimigrasian di Indonesia. Layanan paspor dipilih sebagai fokus kajian karena merupakan layanan publik keimigrasian yang paling sering diakses masyarakat dan menjadi wajah pelayanan imigrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi, melalui berbagai inovasi seperti M-Paspor, e-paspor, dan Autogate, berhasil menyederhanakan proses, mempercepat waktu pelayanan, meningkatkan akurasi data, serta memperbaiki sistem pengawasan dan akuntabilitas administrasi keimigrasian. Namun, tantangan dalam hal infrastruktur dan literasi digital masih perlu mendapatkan perhatian serius agar transformasi digital dapat berjalan optimal.