Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian

ANALISA PERBANDINGAN STRATEGI PENINGKATAN INVESTASI ASING MELALUI SKEMA IZIN TINGGAL : PRESPEKTIF NEGARA BERKEMBANG DAN NEGARA MAJU “

2026-02-24T02:09:34+07:00

Penelitian ini menganalisis perbandingan strategi peningkatan investasi asing melalui skema izin tinggal dengan mengambil perspektif negara berkembang dan negara maju. Studi ini membandingkan Indonesia dan Malaysia sebagai sesama negara berkembang menggunakan pendekatan Most Similar Systems Design (MSSD), serta membandingkan Indonesia dan Singapura menggunakan Most Different Systems Design (MDSD). Pendekatan MSSD digunakan untuk mengidentifikasi variabel pembeda dalam sistem yang relatif serupa, khususnya dalam konteks desain kebijakan Golden Visa Indonesia dan Malaysia My Second Home (MM2H). Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun kedua negara memiliki karakteristik struktural yang mirip sebagai negara berkembang di Asia Tenggara, orientasi kebijakan berbeda: Indonesia menekankan investasi produktif sebagai syarat utama izin tinggal, sedangkan Malaysia lebih berorientasi pada daya tarik residensi dan konsumsi domestik. Sementara itu, melalui pendekatan MDSD, penelitian ini menemukan bahwa Indonesia dan Singapura yang memiliki perbedaan signifikan dalam tingkat pembangunan, kapasitas institusional, dan struktur ekonomi, tetap menunjukkan kesamaan tujuan kebijakan, yaitu menarik modal dan talenta global untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Temuan ini menunjukkan bahwa dalam konteks globalisasi ekonomi, kebijakan izin tinggal berbasis investasi menjadi instrumen strategis yang diadopsi baik oleh negara berkembang maupun negara maju, meskipun dengan desain dan tingkat selektivitas yang berbeda. Penelitian ini menegaskan bahwa dinamika kompetisi global dalam menarik investasi menjadi variabel kunci yang menjelaskan konvergensi maupun divergensi kebijakan antar negara.

ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN KEIMIGRASIAN DALAM KERANGKA SITEM HUKUM TATA NEGARA DI INDONESIA

2025-11-29T05:40:09+07:00

Studi normatif ini mengkaji posisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian (UU Keimigrasian) dalam struktur hukum nasional serta tingkat kesesuaian
kebijakan imigrasi dengan prinsip-prinsip Hukum Tata Negara (HTN). Penelitian ini
memanfaatkan teori kedaulatan negara, konsep hierarki norma Hans Kelsen, dan gagasan
negara hukum (rechtsstaat). Temuan penelitian menunjukkan bahwa UU Keimigrasian
memegang peranan strategis sebagai wujud nyata dari pelaksanaan kedaulatan negara dan
secara formal berada pada tingkatan ketiga dalam hierarki peraturan perundang-undangan.
Selain itu, penelitian ini mengungkap bahwa setiap kebijakan teknis yang dikeluarkan oleh
otoritas imigrasi wajib tunduk pada prinsip-prinsip fundamental HTN, seperti asas legalitas,
kepastian hukum, proporsionalitas, non-diskriminasi, serta penghormatan terhadap Hak
Asasi Manusia (HAM). Pada akhirnya, penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas
sistem keimigrasian Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kekuatan formal UU
Keimigrasian sebagai instrumen kedaulatan, tetapi juga oleh konsistensi regulasi
turunannya dengan nilai-nilai konstitusi dan standar hukum interna

DESA BINAAN IMIGRASI SEBAGAI MODEL PENGAWASAN KEIMGRASIAN BERBASIS KOMUNITAS MELALUI PENDEKATAN EARLY WARNING SYSTEM

2026-08-05T17:49:07+07:00

Peningkatan mobilitas manusia lintas negara di era globalisasi membawa konsekuensi terhadap kompleksitas pengawasan keimigrasian, termasuk potensi terjadinya pelanggaran keimigrasian dan tindak pidana transnasional seperti perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Dalam konteks tersebut, diperlukan pendekatan pengawasan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan partisipatif. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Desa Binaan Imigrasi sebagai model pengawasan keimigrasian berbasis komunitas melalui pendekatan Early Warning System (EWS). Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur dan analisis kebijakan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Desa Binaan Imigrasi berperan strategis sebagai garda terdepan dalam mendeteksi secara dini potensi pelanggaran keimigrasian melalui pemberdayaan masyarakat dan sinergi lintas sektor, termasuk aparat desa, instansi pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya. Pendekatan EWS dalam model ini diwujudkan melalui peningkatan literasi keimigrasian, pelaporan partisipatif, serta penguatan fungsi Petugas Imigrasi Pembina Desa. Selain itu, integrasi data dan komunikasi antar ingkat menjadi faktor kunci dalam memperkuat efektivitas pengawasan berbasis komunitas. Dengan demikian, Desa Binaan Imigrasi tidak hanya menjadi ingkat ve pengawasan, tetapi juga sebagai sarana edukasi dan pencegahan yang berkelanjutan. Model ini diharapkan mampu menciptakan sistem pengawasan keimigrasian yang lebih adaptif, inklusif, dan ingkat ve terhadap dinamika ancaman keimigrasian di ingkat lokal hingga nasional.

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP IMIGRAN ROHINGYA DI RUMAH DETENSI IMIGRASI (RUDENIM) PEKANBARU DALAM PERSPEKTIF KEAMANAN TRANSNASIONAL

2026-08-05T17:57:03+07:00

Perpindahan paksa global etnis minoritas Rohingya tetap menjadi salah satu krisis kemanusiaan dan geopolitik paling kompleks di abad ke-21, yang berdampak mendalam pada arsitektur keamanan Asia Tenggara. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengelolaan imigran Rohingya di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru melalui lensa keamanan transnasional. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus, penelitian ini menganalisis implementasi Alternatif Detensi (ATD) berdasarkan Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016, memanfaatkan data dari laporan keimigrasian, dokumen kebijakan, dan tinjauan pustaka komprehensif dari jurnal terindeks Scopus dan JIKK. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun Rudenim Pekanbaru telah berhasil bertransisi dari model detensi punitif ke model pengawasan berbasis komunitas mengelola berbagai tempat penampungan dan memitigasi dampak psikologis dari "stuckedness" (keterpakuan) kerentanan keamanan transnasional yang signifikan tetap ada. Kedekatan geografis Provinsi Riau dengan perbatasan internasional memperburuk risiko Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan penyelundupan manusia, sebagaimana dibuktikan oleh intersepsi terbaru terhadap pencari suaka Rohingya yang dieksploitasi di Dumai. Studi ini menyimpulkan bahwa pendekatan kemanusiaan ad hoc Indonesia, yang sangat bergantung pada organisasi internasional seperti IOM dan UNHCR, tidak memadai untuk keamanan jangka panjang. Mekanisme pembagian beban regional yang kuat di dalam ASEAN dan kerangka hukum komprehensif yang menyeimbangkan kedaulatan nasional dengan keamanan manusia sangat diperlukan untuk mengatasi krisis pengungsi yang berkepanjangan secara efektif.

IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT PADA PELAYANAN DAN PENGAWASAN OLEH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI DALAM UPAYA KETAHANAN NASIONAL: ANALISIS STRATEGI DAN TANTANGAN

2025-08-04T09:50:13+07:00

Penelitian ini mengeksplorasi implementasi e-Government dalam pelayanan dan pengawasan keimigrasian oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia, khususnya melalui sistem SIMKIM, APAPO, dan APOA. Dalam konteks ketahanan nasional dan transformasi digital, studi ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kasus untuk menganalisis efektivitas sistem digital, tantangan struktural, serta implikasi terhadap prinsip kedaulatan digital (digital sovereignty). Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi telah meningkatkan efisiensi layanan dan pengawasan, tetapi menghadapi tantangan berupa ketimpangan infrastruktur, ketergantungan pada vendor asing, resistensi budaya birokrasi, serta keterbatasan integrasi lintas instansi. Penelitian ini merekomendasikan penerapan prinsip sovereignty-by-design, penguatan sovereign capacity building, dan pembangunan Sovereign Interoperability Gateway untuk mewujudkan transformasi digital keimigrasian yang tangguh, berdaulat, dan inklusif sebagai fondasi ketahanan nasional di era digital.

PEMBENTUKAN IDENTITAS HIBRIDA DIASPORA INDONESIA DI BELANDA

2026-06-13T15:51:19+07:00

Migrasi internasional tidak hanya memindahkan individu melintasi batas negara, tetapi juga membentuk ulang identitas, rasa memiliki, dan hubungan dengan tanah asal. Artikel ini bertujuan menganalisis proses pembentukan identitas hibrida diaspora Indonesia di Belanda serta mengidentifikasi aktor, institusi, dan praktik sosial yang berperan dalam proses tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui kajian literatur terhadap berbagai artikel ilmiah, buku, laporan penelitian, dan publikasi yang membahas diaspora Indonesia, migrasi pascakolonial, transnasionalisme, serta identitas budaya. Analisis dilakukan secara tematik dengan memanfaatkan perspektif diaspora dan teori habitus Pierre Bourdieu. Hasil kajian menunjukkan bahwa identitas hibrida terbentuk melalui lima tahapan utama, yaitu migrasi, adaptasi, negosiasi identitas, artikulasi komunal, dan stabilisasi sementara. Proses tersebut dipengaruhi oleh memori kolonial, praktik multibahasa, organisasi diaspora, keluarga, media digital, kebijakan multikultural Belanda, serta jaringan transnasional yang menghubungkan diaspora dengan Indonesia. Identitas hibrida tidak hanya merepresentasikan percampuran budaya, tetapi juga menjadi strategi belonging, negosiasi kewargaan budaya, dan partisipasi transnasional. Temuan ini menegaskan bahwa pengalaman diaspora perlu dipahami sebagai proses sosial yang dinamis dan berlapis, yang mempertemukan pengalaman migrasi, relasi kekuasaan, dan praktik kewargaan dalam masyarakat multikultural.

PENGAKUAN STATUS STATELESS DAN HAK ATAS KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA: DIALEKTIKA KEDAULATAN NEGARA DAN HAK ASASI MANUSIA ANALISIS KRITIS ATAS KEBIJAKAN KEIMIGRASIAN TERHADAP ORANG TANPA KEWARGANEGARAAN DAN ORANG ASING DALAM KEADAAN OVERMACHT

2026-08-05T18:48:54+07:00

Hak atas identitas dan kewarganegaraan merupakan hak asasi manusia fundamental yang diakui secara internasional melalui Universal Declaration Of Human Rights (UDHR) dan International Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR). Namun dalam konteks hukum nasional Indonesia, terdapat dialektika antara kebijakan kedaulatan negara melalui selective policy atau kebijakan selektif yang diterapkan oleh Imigrasi Indonesia dengan perlindungan HAM bagi orang asing, khususnya bagi mereka yang menyandang status tanpa kewarganegaraan (stateless) atau mengalami kondisi darurat (overmacht). Penelitian ini merupakan studi hukum normatif yang menelaah secara kritis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang ada di Indonesia saat ini tidak mengakui adanya status statelessness dan belum memiliki dispensasi bagi orang asing yang melanggar izin tinggal (overstay) karena alasan di luar kendali manusia seperti sakit dan terdampar di daerah terpencil. Dampaknya terjadi pelanggaran hak asasi berupa pendetensian berkepanjangan di Rudenim. Sebagai upaya harmonisasi, hasil penelitian merekomendasikan perlunya reformasi regulasi dan pertimbangan aksesi terhadap konvensi internasional terkait sehingga didapatkan kepastian hukum bagi orang tanpa kewarganegaraan.

PENGETATAN PEMERIKSAAN PERMOHONAN PASPOR BAGI SUBJEK RENTAN KORBAN TPPO: ANALISIS KEBIJAKAN KEIMIGRASIAN DALAM PERSPEKTIF INSTRUMEN HAM

2026-08-05T18:58:56+07:00

Perdagangan orang merupakan kejahatan serius yang tidak hanya mengancam keamanan manusia, tetapi juga melanggar martabat, kebebasan, dan hak dasar korban. Dalam konteks perempuan, perdagangan orang memperoleh perhatian khusus dalam Pasal 6 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), yang mewajibkan negara mengambil langkah yang tepat untuk menekan segala bentuk perdagangan perempuan dan eksploitasi prostitusi perempuan. Indonesia telah meratifikasi CEDAW melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 dan memperkuatnya melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dalam konteks tersebut, Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1308.GR.01.01 Tahun 2024 tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Penerbitan Paspor Biasa dapat dibaca sebagai instrumen administratif-preventif untuk mencegah keberangkatan warga negara yang diduga berada dalam kerentanan TPPO. Artikel ini membahas dua permasalahan: pertama, apakah kebijakan tersebut sejalan dengan kewajiban negara menurut Instrumen HAM; kedua, sampai sejauh mana pengetatan pemeriksaan paspor dapat dibenarkan tanpa melanggar hak perempuan untuk bergerak, bekerja, dan bermigrasi secara sah. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan hak asasi manusia, artikel ini berargumen bahwa kebijakan pengetatan pemeriksaan paspor dapat dibenarkan sepanjang dilaksanakan berdasarkan indikator objektif, individual, proporsional, non diskriminatif, dan disertai mekanisme perlindungan prosedural. Sebaliknya, kebijakan tersebut berisiko berubah menjadi pembatasan diskriminatif apabila diterapkan berdasarkan stereotip gender atau kecurigaan umum terhadap perempuan sebagai calon migran.

PERLINDUNGAN WNI DI NEGARA YANG SEDANG MENGALAMI KONFLIK BERSENJATA

2026-06-11T11:16:43+07:00

Meningkatnya mobilitas warga negara Indonesia (WNI) ke luar negeri menuntut negara untuk memberikan perlindungan yang optimal, terutama bagi WNI yang berada di negara yang sedang mengalami konflik bersenjata. Penelitian ini bertujuan untuk melaksanakan kewajiban negara Indonesia dalam melindungi WNI di wilayah konflik bersenjata serta mengkaji implementasinya melalui studi kasus konflik di Iran. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan-undangan, konseptualisasi, dan studi kasus yang bersumber dari peraturan nasional maupun instrumen hukum internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban perlindungan WNI di luar negeri memiliki dasar hukum yang kuat dalam UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Konvensi Wina Tahun 1961 dan 1963, serta prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional. Implementasi kewajiban tersebut dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti pendataan WNI, rencana kontinjensi, koordinasi diplomasi dan konsuler, penyebaran informasi, serta pelaksanaan evakuasi. Dalam kasus konflik di Iran, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dan KBRI Teheran telah melakukan pemantauan situasi dan mengeluarkan WNI secara bertahap guna menjamin keselamatan mereka. Dengan demikian, negara telah melaksanakan kewajiban perlindungannya melalui tindakan diplomatik dan konsuler yang terkoordinasi dalam menghadapi situasi konflik bersenjata.

THE IMMIGRATION SYSTEM: E-GOVERNANCE VISIBILITY SHAPE ON ENFORCEMENT

2026-06-11T15:58:26+07:00

This study explores the critical role of the Immigration Management Information System (SIMKIM) in improving immigration management and law enforcement in Indonesia, with a focus on e-governance. Citizenship, linked to immigration, involves legal status, human rights, identity, and participation. Indonesia faces challenges in balancing legal sovereignty and human rights amid globalization and free movement. The paper explores how e-governance, through systems like SIMKIM and the Foreigner Supervision Application (APOA), can improve immigration processes by enhancing effectiveness, efficiency, transparency, and accountability. Despite the advancements, issues such as inadequate coordination among agencies and ineffective mapping of foreigners remain. This qualitative study, based on interviews with key stakeholders and document analysis, highlights the potential of synchronized digital systems to streamline operations, improve data processing, and support evidence-based policymaking in immigration governance. Recommendations include further integration of SIMKIM and APOA and continued research on optimizing e-governance for immigration supervision and law enforcement. While the findings underscore the benefits of technological integration, they also acknowledge the need for addressing non- technological factors and broader stakeholder engagement to fully realize the potential of e-governance in immigration