TRANSFORMASI DIGITAL PELAYANAN KEIMIGRASIAN SEBAGAI INSTRUMEN REFORMASI BIROKRASI DI INDONESIA

DIGITAL TRANSFORMATION OF IMMIGRATION SERVICES AS AN INSTRUMENT OF BUREAUCRATIC REFORM IN INDONESIA

Abstract

Transformasi digital telah menjadi instrumen penting dalam agenda reformasi birokrasi di Indonesia, termasuk di sektor keimigrasian. Pembentukan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 serta perubahan Undang-Undang Keimigrasian melalui Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 menunjukkan adanya reformasi kelembagaan yang penting dan membuka momentum baru untuk mempercepat transformasi digital pelayanan keimigrasian. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan menelaah berbagai sumber ilmiah, kebijakan pemerintah, serta dokumen terkait lainnya untuk menganalisis transformasi digital pelayanan keimigrasian sebagai instrumen reformasi birokrasi di Indonesia. Data dikumpulkan melalui penelusuran literatur secara sistematis dengan menerapkan kriteria inklusi dan eksklusi untuk memastikan validitas dan keterjangkauan sumber. Selanjutnya, teknik analisis isi  dan sintesis tematik digunakan untuk menemukan pola-pola utama dalam literatur. Hasil kajian menunjukkan bahwa transformasi digital dalam pelayanan keimigrasian, seperti M-Paspor, e-Visa, SIMKIM, dan autogate, memberikan kontribusi yang penting terhadap efisiensi birokrasi, transparansi, dan akuntabilitas. Akan tetapi, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan yang menetap, seperti kesenjangan infrastruktur, resistensi birokrasi, rendahnya literasi digital, dan fragmentasi sistem antardaerah. Secara keseluruhan, transformasi digital berfungsi sebagai instrumen yang efektif dalam reformasi birokrasi di sektor keimigrasian, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada sinergi antara komitmen kebijakan, kesiapan infrastruktur teknis, kapasitas sumber daya manusia, dan akses masyarakat yang inklusif.