Journal of Administration and International Development

IMPLEMENTASI IMMIGRATION LOUNGE KANTOR IMIGRASI KELAS I DALAM MENINGKAKAN KUALITAS PELAYANAN PENERBITAN PASPOR RI

Fasya Davina Andini — 2025-11-25

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Immigration Lounge pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan penerbitan Paspor Republik Indonesia. Latar belakang penelitian ini dilandasi oleh adanya permasalahan dalam aspek pelayanan keimigrasian, seperti inkonsistensi dalam prosedur layanan, keterbatasan sarana dan prasarana seperti mesin cetak paspor, serta kurangnya dukungan teknologi berupa server yang optimal. Hal ini mengakibatkan proses pelayanan paspor kurang efisien dan tidak maksimal dalam memenuhi ekspektasi masyarakat. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana Immi Lounge mampu berperan dalam memperbaiki mutu pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung di lapangan, wawancara mendalam dengan pihak terkait, dan studi dokumentasi internal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Immi Lounge di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi telah berjalan dengan cukup baik, terlihat dari meningkatnya tingkat kepuasan pemohon paspor dan efisiensi proses layanan. Namun, masih terdapat hambatan signifikan, seperti ketiadaan mesin cetak paspor di lokasi Immi Lounge, keterbatasan sumber daya manusia, tidak tersedianya server independen, serta minimnya fasilitas pendukung lainnya. Faktor-faktor ini menjadi tantangan yang perlu segera diatasi untuk menciptakan pelayanan publik yang prima dan berkelanjutan. Dengan demikian, dibutuhkan komitmen dan langkah strategis dari Kantor Imigrasi dan instansi terkait untuk melakukan pembenahan, seperti peningkatan infrastruktur teknologi informasi, penyediaan peralatan cetak paspor yang memadai, serta pelatihan SDM yang berkelanjutan. Harapannya, Immigration Lounge dapat berfungsi secara maksimal sebagai garda terdepan dalam memberikan layanan keimigrasian yang berkualitas, cepat, dan profesional.

ANALISIS TRANSPARANSI PROSES PERMOHONAN PASPOR DALAM M-PASPOR DENGAN MENERAPKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE BAGI DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

Imelda Maria Siagian — 2025-11-25

Penelitian ini membahas transparansi dalam pelayanan publik melalui penerapan aplikasi M-Paspor oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Meskipun aplikasi ini telah menjadi langkah maju dalam mendukung prinsip good governance, masih terdapat tantangan dalam penerapannya, termasuk keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya literasi digital masyarakat, dan infrastruktur teknologi yang belum merata. Selain itu, aplikasi M-Paspor belum menyediakan fitur pelacakan proses permohonan paspor secara real-time, yang menyebabkan ketidakpastian dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan imigrasi. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pengembangan fitur pelacakan dan notifikasi otomatis dalam aplikasi guna meningkatkan transparansi, efisiensi birokrasi, serta kepuasan publik secara keseluruhan. Peningkatan ini juga mendukung upaya reformasi birokrasi digital yang tengah dilakukan oleh pemerintah.

TRANSFORMASI KEBIJAKAN KEIMIGRASIAN DALAM ERA DIGITAL: STUDI KASUS SISTEM E-VISA DI INDONESIA

Daffa Raihan Arya Mas’adi — 2025-11-25

Abstract. : Digital transformation in immigration policy is the main focus in increasing the efficiency and transparency of public services in Indonesia. One significant innovation is the implementation of the e-Visa system, which allows applicants to apply for visas online without the need for face-to-face interaction. This research uses a qualitative approach with a case study method to analyze the implementation of the e-Visa system in Indonesia. Data was collected through literature studies, analysis of official documents, as well as in-depth interviews with immigration officials and e-Visa service users. The analysis was carried out thematically to identify the benefits, challenges and impacts of digitalization on immigration, tourism and investment. The research results show that e-Visa is able to speed up the administration process, increase tourism competitiveness, and reduce complex bureaucracy. However, the main challenges include issues of data security, technological infrastructure readiness, and community digital literacy. To optimize the implementation of e-Visa, strong regulations are needed, improving cyber security systems, as well as collaboration between the government and the private sector in providing digital infrastructure.

Keywords: e-Visa, Immigration Digitalization, Policy Transformation, Public Services, Data Security, E-Government, Case Studies

Abstrak. Transformasi digital dalam kebijakan keimigrasian menjadi fokus utama dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan publik di Indonesia. Salah satu inovasi signifikan adalah implementasi sistem e-Visa, yang memungkinkan pemohon mengajukan visa secara daring tanpa perlu interaksi tatap muka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis penerapan sistem e-Visa di Indonesia. Data dikumpulkan melalui studi literatur, analisis dokumen resmi, serta wawancara mendalam dengan pejabat imigrasi dan pengguna layanan e-Visa. Analisis dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi manfaat, tantangan, serta dampak digitalisasi terhadap keimigrasian, pariwisata, dan investasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-Visa mampu mempercepat proses administrasi, meningkatkan daya saing pariwisata, serta mengurangi birokrasi yang kompleks. Namun, tantangan utama meliputi isu keamanan data, kesiapan infrastruktur teknologi, serta literasi digital masyarakat. Untuk mengoptimalkan implementasi e-Visa, diperlukan regulasi yang kuat, peningkatan sistem keamanan siber, serta kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam penyediaan infrastruktur digital.

Kata Kunci: e-Visa, Digitalisasi Keimigrasian, Transformasi Kebijakan, Layanan Publik, Keamanan Data, E-Government, Studi Kasus

PENERAPAN TEORI KOMUNIKASI LINTAS BUDAYA DALAM PELAYANAN KEIMIGRASIAN BAGI WARGA NEGARA ASING (WNA) ASAL CHINA DI INDONESIA

Wili Pratama — 2025-11-25

Globalisasi telah meningkatkan intensitas interaksi lintas budaya, termasuk dalam sektor pelayanan publik seperti keimigrasian. Indonesia, sebagai negara tujuan mobilitas internasional, mencatat peningkatan signifikan jumlah kedatangan Warga Negara Asing (WNA) asal China, yang pada Maret 2025 mencapai 131.155 orang, dengan 83.079 visa diterbitkan. Kondisi ini menuntut respons pelayanan yang tidak hanya cepat dan tepat, tetapi juga sensitif terhadap nilai-nilai budaya pengguna layanan. Studi ini bertujuan untuk mengkaji peran teori komunikasi lintas budaya dalam meningkatkan efektivitas pelayanan keimigrasian terhadap komunitas berbahasa Mandarin. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dan studi literatur, artikel ini menganalisis dimensi-dimensi budaya seperti hierarki sosial, kolektivisme, serta preferensi jangka panjang yang lazim pada masyarakat China, dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi pola komunikasi serta ekspektasi mereka dalam proses pelayanan visa. Hasil kajian menunjukkan bahwa kegagalan dalam mengakomodasi perbedaan budaya dapat berdampak pada ketidakpuasan pengguna, sementara adaptasi komunikasi yang sesuai mampu meningkatkan kepercayaan dan kepuasan terhadap institusi imigrasi. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan prinsip komunikasi lintas budaya menjadi strategi penting dalam mewujudkan pelayanan keimigrasian yang inklusif dan profesional.

Kata Kunci: Pelayanan Keimigrasian, Budaya WNA China, Komunikasi Lintas Budaya

EVALUASI PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KEIMIGRASIAN DI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI UDARA: KAJIAN LITERATUR

Andre Mellanio Taradong — 2025-11-25

Abstrak. Pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) udara merupakan instrumen vital dalam menjaga kedaulatan negara dan mengendalikan perlintasan orang lintas batas. Dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan yang menjadi pusat arus keluar masuk internasional, optimalisasi pelaksanaan pemeriksaan keimigrasian menjadi hal yang krusial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan dan efektivitas pemeriksaan keimigrasian di TPI udara Indonesia melalui pendekatan studi pustaka. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data dari berbagai sumber sekunder, seperti jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, laporan lembaga resmi, serta hasil studi akademik terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa kerangka regulatif pelaksanaan pemeriksaan telah tersedia secara memadai, namun implementasinya masih menghadapi kendala struktural, teknologis, dan kelembagaan. Permasalahan mencakup belum optimalnya pendekatan pemeriksaan berbasis risiko, ketimpangan infrastruktur antarbandara, dan rendahnya integrasi data antarlembaga. Di sisi lain, efektivitas pemeriksaan juga dipengaruhi oleh kompetensi petugas, kualitas pelayanan publik, serta sistem evaluasi internal yang belum konsisten. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dibutuhkan reformasi menyeluruh yang mencakup penguatan SDM, pembaruan teknologi informasi, serta penyeragaman standar pelayanan di seluruh TPI udara. Temuan ini diharapkan dapat menjadi landasan konseptual untuk pengembangan kebijakan dan perbaikan tata kelola keimigrasian di Indonesia.

Kata Kunci: Pemeriksaan Keimigrasian, TPI udara, Efektivitas Pelayanan

ANALISIS TUMPANG TINDIH REGULASI DALAM PENETAPAN AREA KEWENANGAN IMIGRASI DI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA

Sandy Christian Parulian — 2025-11-25

The management of immigration authority in Indonesia's border areas faces significant challenges due to overlapping regulations among government agencies, which undermines the effectiveness of surveillance and law enforcement. The urgency of this issue lies in the need for integrated policies to safeguard national sovereignty and security. This study aims to analyze the causes, impacts, and potential solutions to regulatory overlaps in defining immigration jurisdiction in border regions. A qualitative research method was employed, using a case study approach involving in-depth interviews with key informants, document analysis, and thematic analysis based on Edwards III’s policy implementation theory. The findings reveal regulatory disharmony, weak institutional coordination, and limited resources that hinder the effective implementation of immigration policies. This study contributes to the literature on border governance by emphasizing the necessity for regulatory harmonization and cross-sectoral synergy. It concludes that responsive and adaptive policy reform is essential to strengthen Indonesia’s national immigration system. Future research is recommended to broaden the geographical scope and apply a multidisciplinary approach to capture the complexity of border governance more comprehensively.

PERAN UPT P2TK PROVINSI JAWA TIMUR DALAM IMPLEMENTASI PELINDUNGAN DAN PELAYANAN PADA PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI LUAR NEGERI SESUAI AMANAT UU NO. 18 TAHUN 2017

Gerald Dimas Siswanto poltekim — 2025-11-25

Abstract

This study analyzes the role of the Technical Implementation Unit for Worker Services and Protection (UPT P2TK) in implementing protection and services for Indonesian Migrant Workers (PMI) in accordance with the mandate of Law Number 18 of 2017. The main focus of this study is the legal and administrative protection efforts for PMI carried out during the pre-placement, placement, and post-placement periods. The results of the study indicate that UPT P2TK has a very strategic role in providing legal counseling, pre-departure briefing, document verification, pre-departure briefing, and coordination with the Indonesian Embassy (KBRI) in handling problematic PMI cases. However, in its implementation, it still faces structural challenges, limited human resources, and limited policy synchronization between central and regional institutions. These results are expected to be a reference in improving a comprehensive and sustainable PMI protection system..

DEVELOPMENT IN DEVELOPING COUNTRIES (CASE STUDY: IMPLEMENTATION OF THE INDONESIA-CHINA COOPERATION PROJECT IN THE DEVELOPMENT OF THE JAKARTA-BANDUNG HIGH-SPEED RAILWAY IN 2015–2023)

Bagus Mahardika — 2025-11-25

This study aims to understand and describe the project implementation of cooperation between Indonesia and China in the development of the high-speed rail project connecting Jakarta and Bandung. The type of research used in this paper is descriptive, with data sourced from literature, academic readings, and news reports. The data were collected using a literature review technique and analyzed qualitatively based on their relevance to the research problem. This study finds that the Jakarta-Bandung High-Speed Railway project, a collaboration between Indonesia and China, has been effectively implemented through a functional partnership. PT KCIC, a joint consortium between the two countries, was established to manage funding, distribute financing, and serve as the executor of Engineering, Procurement, and Construction (EPC) as well as Operation and Maintenance (O&M). The project reflects mutual interdependence: China provides expertise, technology, and training to support localization and knowledge transfer, while Indonesia contributes land and is responsible for regional development along the rail corridor. This development aims to generate economic benefits that help repay the project’s investment and loans. Overall, the cooperation highlights a balanced division of responsibilities, emphasizing institutional synergy and shared goals in infrastructure modernization and capacity building through the integration of technology and collaborative governance.

TINJAUAN IMPLIKASI KEBIJAKAN VISA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP EKONOMI NASIONAL

Dika Puji Ramadan — 2025-11-25

Abstract. The increasing global mobility of foreign citizens encourages Indonesia to continue to activate its immigration policies, especially related to visa regulations. This study aims to qualitatively examine the strengthening of the developing visa policy in Indonesia towards economic growth. Using the library study method, this study explores various academic literature, official data, and comparative studies from other countries to assess how visa policies affect international tourism, foreign investment flows, and cross-cultural interactions. The results of the study show that policies such as Visa on Arrival (VoA), Visa-Free Visits, Second Home Visas, and Golden Visas make significant contributions to economic growth. This study concludes that adaptive visa policies supported by sustainable regulations can be a strategic tool in encouraging inclusive economic growth and strengthening national resilience.

Abstrak. Meningkatnya mobilitas global warga negara asing mendorong Indonesia untuk terus mengevaluasi kebijakan imigrasinya, khususnya terkait regulasi visa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kualitatif implikasi kebijakan visa yang berkembang di Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan menggunakan metode studi pustaka, penelitian ini mengeksplorasi berbagai literatur akademik, data resmi, serta studi komparatif dari negara lain untuk menilai bagaimana kebijakan visa memengaruhi pariwisata internasional, arus investasi asing, dan interaksi lintas budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan seperti Visa on Arrival (VoA), Bebas Visa Kunjungan, Second Home Visa, dan Golden Visa memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan visa yang adaptif dan didukung regulasi berkelanjutan dapat menjadi alat strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan memperkuat ketahanan nasional.

URGENSI SERTIFIKASI KOMPETENSI KEIMIGRASIAN DALAM UPAYA OPTIMALISASI KINERJA PEGAWAI IMIGRASI

M. Fadly Khusairy — 2025-11-25

Sertifikasi kompetensi merupakan instrumen strategis dalam membangun profesionalisme ASN, termasuk di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Pegawai imigrasi memiliki fungsi strategis dalam pelayanan publik, penegakan hukum, keamanan negara, serta fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Namun, belum seluruh pegawai imigrasi memiliki standar kompetensi yang terverifikasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi dan implikasi sertifikasi kompetensi keimigrasian dalam rangka optimalisasi kinerja pegawai imigrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan dan studi kasus dari sumber-sumber sekunder seperti jurnal, dokumen kebijakan, dan artikel ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi tidak hanya menjadi alat ukur profesionalitas, tetapi juga mendukung legitimasi kelembagaan dalam pelayanan publik dan penegakan hukum, termasuk saat pegawai imigrasi menjadi saksi ahli di persidangan keimigrasian. Sertifikasi juga berimplikasi pada peningkatan akuntabilitas, efisiensi pelatihan, penguatan sistem merit, serta pengakuan kompetensi dalam forum internasional. Selain itu, sertifikasi mendorong transformasi digital, pengembangan SDM berbasis data, serta memperkuat motivasi dan loyalitas pegawai. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa sertifikasi kompetensi keimigrasian tidak hanya mendesak untuk diterapkan, tetapi juga harus menjadi bagian integral dari kebijakan kelembagaan dan manajemen SDM secara menyeluruh.

MEMBANGUN LAYANAN IMIGRASI YANG BERINTEGRITAS: ANALISIS LITERATUR TENTANG ETIKA PELAYANAN PUBLIK DAN KEPUASAN MASYARAKAT

Muhammad Ilham Yahya — 2025-11-25

Abstrac

Public service ethics plays an important role in improving the quality of immigration services in Indonesia. This study aims to analyze the relationship between the application of service ethics and the level of satisfaction of immigration service applicants. Using a literature study method with a qualitative approach, data was collected from various scientific sources. The results of the analysis show that each of the principles of fairness, transparency, accountability, and empathy contribute significantly to increasing public satisfaction. Although technology based innovations have been implemented, the ethical behaviour of employees remains a key factor in shaping the service experience. The main barriers to ethics implementation include rigid bureaucratic culture and weak public oversight. Therefore, strengthening regulations, ethics based training and community engagement are important strategies in building immigration services with integrity.

Keywords: Public Service Ethics, Applicant Satisfaction, Immigration Services, Bureaucratic Reform, Good Governance

Abstrak

Etika pelayanan publik memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas layanan imigrasi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara penerapan etika pelayanan dan tingkat kepuasan pemohon layanan imigrasi. Menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan dari berbagai sumber ilmiah. Hasil analisis menunjukkan bahwa setiap prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan empati berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kepuasan masyarakat. Meskipun inovasi berbasis teknologi telah diterapkan, perilaku etis pegawai tetap menjadi faktor kunci dalam membentuk pengalaman layanan. Hambatan utama dalam implementasi etika diantaranya budaya birokrasi yang kaku dan lemahnya pengawasan publik. oleh karena itu, penguatan regulasi, pelatihan berbasis etika, dan pelibatan masyarakat menjadi strategi penting dalam membangun layanan imigrasi yang berintegritas.

Kata Kunci: Etika Pelayanan Publik, Kepuasan Pemohon, Layanan Keimigrasian, Reformasi Birokrasi, Good Governance

PERAN STRATEGIS ATASE PERHUBUNGAN KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA (KJRI) JEDDAH DALAM IMPLEMENTASI KERJASAMA TRANSPORTASI DAN LOGISTIK INDONESIA – ARAB SAUDI DALAM KONTEKS MoU BILLATERAL

Madalia Faza — 2025-11-25

Dengan meningkatnya kebutuhan mobilitas jemaah haji dan umrah serta peningkatan hubungan perdagangan kedua negara, kerja sama dalam bidang transportasi dan logistik antara Indonesia dan Arab Saudi terus berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran Atase Perhubungan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah dalam pelaksanaan kerja sama transportasi dan logistik Indonesia–Arab Saudi, mengidentifikasi masalah teknis dan diplomatik, dan menjelaskan bagaimana peran ini penting untuk memastikan implementasi kesepakatan kerja sama yang dituangkan dalam berbagai nota kesepahaman (MoU) antara kedua negara. Metode kualitatif deskriptif digunakan, dan data dikumpulkan melalui observasi langsung selama magang, wawancara semi-terstruktur, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Atase Perhubungan berpartisipasi secara aktif dalam koordinasi teknis penerbangan haji dengan Garuda Indonesia dan Saudia Airlines, pengawasan transportasi darat dengan perusahaan lokal Arab Saudi, dan memfasilitasi pengakuan sertifikasi pelaut Indonesia berdasarkan standar STCW. Namun, kerja sama ini masih menghadapi masalah seperti slot penerbangan yang terbatas, kemacetan lalu lintas selama musim haji, dan kualitas armada transportasi darat yang dimiliki Garuda Indonesia. Secara keseluruhan, kerja sama ini telah terbukti cukup berhasil dalam memastikan bahwa ibadah haji dan umrah berlangsung dengan lancar, memberikan kesempatan kerja bagi pelaut Indonesia, dan memperpendek rantai pasokan logistik bilateral. Peran Atase Perhubungan menunjukkan betapa pentingnya diplomasi teknis untuk menjalankan diplomasi ekonomi Indonesia di luar negeri.

ANALISIS HUMAN SECURITY: PERAN KOLABORASI UPT P2TK DISNAKERTRANS JAWA TIMUR DENGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI DALAM MENANGGULANGI PELANGGARAN HAK GAJI PEKERJA MIGRAN PROSEDURAL DAN NONPROSEDURAL

Annafiurrahman Annafiurrahman — 2025-11-25

Penelitian ini mengkaji peran kolaboratif antara Unit Pelaksana Teknis Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja (UPT P2TK) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Luar Negeri dalam menangani pelanggaran hak gaji terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI), baik yang ditempatkan secara prosedural maupun nonprosedural. Permasalahan yang dihadapi meliputi tidak dibayarnya upah, pemotongan sepihak, hingga kerja paksa tanpa kompensasi, yang merupakan bentuk pelanggaran hak ekonomi dan ancaman terhadap kesejahteraan PMI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumentasi kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPT P2TK berperan sebagai simpul pelaporan awal, yang kemudian mengoordinasikan penanganan dengan BP2MI dan Kementerian Luar Negeri, terutama dalam kasus lintas negara. Kasus PMI prosedural lebih mudah ditangani karena adanya jalur diplomatik dan data yang lengkap, sedangkan kasus nonprosedural mengalami hambatan signifikan terkait dokumen dan yurisdiksi. Studi ini menyimpulkan bahwa kolaborasi antarlembaga berkontribusi terhadap upaya diplomasi perlindungan warga negara dan menekankan pentingnya penguatan tata kelola migrasi berbasis data, pencegahan jalur ilegal, serta peningkatan kapasitas institusi daerah dalam sistem perlindungan nasional yang responsif.

Kata kunci: Pekerja Migran, UPT P2TK, Pelanggaran Gaji, Penempatan Nonprosedural, Hubungan Internasional, Perlindungan Negara.

UPAYA UPT P2TK JAWA TIMUR DALAM PELINDUNGAN HUMAN SECURITY POST-MORTEM BAGI PMI NON-PROSEDURAL: STUDI KASUS PENANGANAN JENAZAH PMI DI JEPANG TAHUN 2024

Rafil Ibnu Sabil — 2025-11-25

This research explores the efforts of UPT P2TK East Java in providing Human Security Post-Mortem protection for undocumented Indonesian Migrant Workers (PMI) who died in Japan in 2024. The rising number of non-procedural PMI working illegally abroad presents significant challenges, particularly when they pass away in destination countries—raising complex issues of post-mortem rights and dignity. This study focuses on a case involving the repatriation of a deceased undocumented PMI from East Java who had overstayed in Japan, analyzing how UPT P2TK facilitated the return of the body, managed administrative procedures, and supported the victim’s family. Using a descriptive qualitative approach, data was collected through document analysis, interviews, and literature review. The concept of Human Security Post-Mortem serves as the analytical framework to evaluate the state’s role, through UPT P2TK, in ensuring the protection of human dignity after death, especially in the context of irregular migration. The findings indicate that UPT P2TK played a significant role in body identification, document processing, and inter-agency coordination. However, challenges remain, particularly regarding the absence of specific regulations and limited emergency funding. This study underlines the urgent need to develop a more structured and responsive post-mortem protection system to fully uphold human security—extending not only during life but also beyond death.

Keywords: UPT P2TK, Human Security, Post-Mortem, Indonesian Migrant Workers, Non-Procedural, Corpses

STRATEGI PENGAWASAN KEIMIGRASIAN DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN DI KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI MEDAN

Sarmuliandi PB Simarmata — 2025-11-25

Pengawasan keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan menjadi hal yang sangat penting dalam menjaga keamanan nasional, terutama dengan tingginya mobilitas internasional. Tantangan utama yang dihadapi adalah penyalahgunaan izin tinggal oleh orang asing, seperti overstay, penggunaan visa untuk bekerja ilegal, dan pelaporan alamat fiktif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dinamika pengawasan keimigrasian dan upaya pencegahan penyalahgunaan izin tinggal di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun teknologi seperti aplikasi APOA dan SITITIK mendukung sistem pengawasan, masih ada kendala dalam keterbatasan jumlah personel dan anggaran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, diperlukan penguatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi berbasis data, serta kolaborasi yang lebih baik antara instansi terkait dan masyarakat dalam menciptakan pengawasan yang lebih proaktif dan prediktif.