Jurnal Abdimas Imigrasi

EDUKASI MASYARAKAT TENTANG LAYANAN IMIGRASI BERBASIS DIGITAL UNTUK MENINGKATKAN KEPATUHAN HUKUM

2025-10-15T07:04:33+00:00

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas program edukasi masyarakat tentang layanan digital imigrasi dalam meningkatkan literasi digital dan kepatuhan hukum di Kantor Imigrasi Sukabumi. Metode yang digunakan adalah studi longitudinal dengan pendekatan mixed-methods, menggabungkan kuesioner (200 responden), wawancara mendalam (15 peserta), dan analisis data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman layanan digital sebesar 44% (dari 28% menjadi 72%) setelah intervensi, serta penurunan pelanggaran imigrasi seperti paspor palsu (25%) dan overstay (18%). Analisis regresi mengungkap bahwa intensitas pelatihan (?=0.45) lebih berpengaruh daripada faktor infrastruktur (?=0.32) atau dukungan petugas (?=0.23). Program ini juga memberikan dampak ekonomi dengan ROI 1:4.5 melalui penghematan biaya administratif. Temuan utama penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan hybrid (online-offline) berbasis komunitas, pendampingan peer-to-peer oleh taruna imigrasi, dan modul pelatihan adaptif merupakan kunci keberhasilan transformasi digital di daerah semi-urban. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan model literasi digital sektor publik yang kontekstual, khususnya untuk layanan imigrasi di negara berkembang.

PERAN PETUGAS IMIGRASI PEMBINA DESA (PIMPASA) DALAM UPAYA PENCEGAHAN TPPO DAN TPPM MELALUI PENDEKATAN COLLABORATIVE GOVERNANCE

2025-10-15T07:04:33+00:00

Artikel ini mengkaji peran strategis Petugas Pengawas Imigrasi Desa (PIMPASA) dalam mencegah Perdagangan Orang (TPPO) dan Penempatan Migran Nonprosedural (TPPM) melalui pendekatan Tata Kelola Kolaboratif. Program Desa Binaan Imigrasi, yang dipimpin oleh PIMPASA, merupakan respons pemerintah terhadap meningkatnya kasus migrasi ilegal dan eksploitasi warga negara Indonesia di luar negeri. Studi ini menggunakan metode kualitatif deskriptif partisipatif, yang mengintegrasikan teori tata kelola kolaboratif, birokrasi tingkat jalanan, dan model jaringan kebijakan publik. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa PIMPASA, sebagai agen kolaboratif, berhasil menjembatani kebijakan keimigrasian dengan kebutuhan masyarakat setempat. Keterlibatan tokoh masyarakat, aparat desa, dan lembaga pendidikan memperkuat fungsi pencegahan terhadap TPPO dan TPPM. Studi ini juga menyoroti bahwa efektivitas program bergantung pada sinergi multisektoral, kapasitas komunikasi PIMPASA, dan dukungan kelembagaan yang berkelanjutan. Artikel ini merekomendasikan penguatan kapasitas PIMPASA, digitalisasi sistem pemantauan, dan perluasan kerja sama antarkementerian untuk memastikan keberlanjutan dan skalabilitas program di wilayah lain.

MENANAMKAN NILAI-NILAI PANCASILA, MENUJU GENERASI EMAS INDONESIA 2045 DI SEKOLAH ANAK PERCAYA

2025-10-15T07:04:33+00:00

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan internalisasi nilai-nilai Pancasila pada anak-anak usia dini serta meningkatkan kapasitas pendamping lokal melalui metode pembelajaran interaktif dan pelatihan berkelanjutan. Permasalahan utama yang dihadapi meliputi rendahnya pemahaman nilai Pancasila di keluarga kurang mampu, keterbatasan akses pendidikan karakter, serta minimnya sumber dana untuk mendukung kegiatan. Solusi yang dilakukan adalah penerapan media pembelajaran interaktif seperti drama boneka, puzzle, gambar, dan buku ajar; pelatihan fasilitator dan pendamping lokal; serta pengelolaan dana mandiri melalui pengumpulan dan penjualan sampah. Hasil yang dicapai menunjukkan peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai Pancasila oleh anak-anak, peningkatan kapasitas pendamping, dan terwujudnya pemberdayaan ekonomi komunitas yang mendukung keberlanjutan program. Kegiatan ini membuktikan efektivitas intervensi edukatif dan pemberdayaan ekonomi dalam membangun karakter bangsa yang berlandaskan Pancasila.

PMI CERDAS, MASA DEPAN BERKUALITAS: SOSIALISASI BAHAYA DAN PENCEGAHAN PEKERJA MIGRAN NON PROSEDURAL

2025-10-15T07:04:33+00:00

Tingginya angka penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara non-prosedural masih menjadi permasalahan serius yang berdampak pada meningkatnya kerentanan terhadap praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Berdasarkan data BP2MI per September 2024, sebanyak 85,07% pengaduan terkait PMI berasal dari jalur tidak resmi, menunjukkan perlunya intervensi edukatif sejak dini, terutama bagi kelompok masyarakat rentan secara ekonomi dan informasi. Menanggapi situasi tersebut, Tim Dosen Jurusan Keimigrasian Politeknik Pengayoman Indonesia melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Sekolah Percaya Jakarta Barat, yang merupakan lembaga pendidikan nonformal bagi anak-anak dari keluarga marginal. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum, literasi migrasi, dan kemampuan deteksi dini terhadap risiko TPPO di kalangan remaja pendidikan paket C. Metode yang digunakan berupa sosialisasi tematik dan workshop interaktif yang dibagi dalam lima sesi utama, mencakup pengenalan jalur migrasi aman, bahaya TPPO, prosedur legal penempatan PMI, serta refleksi berbasis studi kasus nyata. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman peserta serta partisipasi aktif dalam sesi diskusi dan kuis. Kegiatan ini membuktikan efektivitas pendekatan naratif, partisipatif, dan kontekstual dalam meningkatkan ketahanan hukum masyarakat terhadap praktik migrasi non-prosedural dan perdagangan orang.

PERAN INOVASI SIBANGKIT DALAM MEWUJUDKAN PELAYANAN KEIMIGRASIAN RAMAH HAM DI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PALEMBANG

2025-10-15T07:04:34+00:00

Pelayanan publik yang inklusif dan responsif merupakan salah satu pilar penting dalam reformasi birokrasi modern, termasuk di bidang keimigrasian. Namun, prosedur pelayanan konvensional yang mensyaratkan kehadiran fisik pemohon di kantor seringkali menimbulkan hambatan signifikan bagi kelompok rentan, khususnya pemohon yang sedang sakit atau memiliki keterbatasan mobilitas. Menjawab permasalahan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang menginisiasi inovasi SIBANGKIT (Layanan Keimigrasian bagi Pemohon yang Sakit), sebuah program jemput bola yang dirancang untuk mendekatkan akses layanan kepada masyarakat dengan kebutuhan khusus. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data primer berupa observasi, dokumentasi, dan interaksi dengan petugas, serta data sekunder berupa jurnal ilmiah, laporan kinerja, dan regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIBANGKIT berhasil meningkatkan aksesibilitas layanan, meringankan beban pemohon sakit, dan memperkuat citra positif imigrasi sebagai institusi yang humanis. Kontribusi layanan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berimplikasi pada pemenuhan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pelayanan publik, dengan menegakkan nilai nondiskriminasi, perlindungan kelompok rentan, dan penguatan legitimasi sosial. Lebih jauh, SIBANGKIT memberikan kontribusi terhadap agenda reformasi birokrasi melalui sinergi lintas unit, peningkatan kepuasan masyarakat, serta peluang replikasi sebagai model praktik baik di kantor imigrasi lain. Kesimpulannya, inovasi SIBANGKIT telah menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pelayanan keimigrasian yang inklusif, ramah HAM, dan berorientasi pada nilai kemanusiaan, sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan..

PERAN KOMUNIKASI ORGANISASI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK DI KANTOR IMIGRASI

2025-10-15T07:04:34+00:00

Komunikasi organisasi yang efektif merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, khususnya di Kantor Imigrasi yang memiliki intensitas tinggi interaksi antara petugas dengan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran komunikasi organisasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kantor Imigrasi melalui pendekatan studi literatur. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan sumber-sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, serta publikasi daring yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa komunikasi organisasi baik vertikal (atasan-bawahan), horizontal (antar-seksi), maupun eksternal (antara instansi dengan masyarakat) memiliki pengaruh signifikan terhadap efisiensi, transparansi, dan kepuasan pemohon layanan. Hambatan komunikasi kerap menimbulkan keterlambatan pelayanan dan menurunkan kepercayaan publik. Oleh karena itu, penguatan saluran komunikasi serta pembangunan budaya kerja kolaboratif sangat diperlukan untuk menjamin keberlanjutan pelayanan publik yang efektif, transparan, dan akuntabel.