Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEIMIGRASIAN TERHADAP PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Pascalis Danny Kristi Wibowo — 2025-08-26

Penelitian ini menganalisis efektivitas implementasi kebijakan perlindungan pekerja migran Indonesia dengan fokus pada hambatan dalam pelaksanaan serta upaya perbaikan yang dapat meningkatkan perlindungan sosial dan hukum. Temuan menunjukkan bahwa meskipun regulasi dan program jaminan sosial seperti BPJS telah ada, pelaksanaan di lapangan masih dihadapkan pada birokrasi yang kompleks, koordinasi antar lembaga yang kurang optimal, serta ketimpangan perlindungan terutama bagi migran non-prosedural dan pekerja tak berdokumen. Keterbatasan data dan evaluasi empiris juga menjadi kendala dalam penyusunan kebijakan yang lebih efektif. Oleh karena itu, penegakan hukum yang lebih kuat, penguatan institusi publik, kolaborasi multi-aktor, serta studi perbandingan internasional sangat diperlukan untuk mencapai perlindungan menyeluruh dan berkelanjutan bagi pekerja migran Indonesia. Penelitian ini memberikan rekomendasi strategis untuk mengatasi gap implementasi dan meningkatkan kesejahteraan pekerja migran secara holistik

IMPLEMENTASI e-GOVERNMENT PADA PELAYANAN DAN PENGAWASAN OLEH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI DALAM UPAYA KETAHANAN NASIONAL: ANALISIS STRATEGI DAN TANTANGAN

Anton Helistiawan — 2025-08-26

Abstract. This study explores the implementation of e-Government in immigration services and supervision by the Directorate General of Immigration of Indonesia, particularly through systems such as immigration technology and management System. Within the framework of national resilience and digital transformation, this qualitative case study analyzes the effectiveness of digital systems, structural challenges, and the implications for the principle of digital sovereignty. The findings indicate that digitalization has enhanced service efficiency and immigration oversight but faces challenges including infrastructure disparity, dependency on foreign vendors, bureaucratic resistance, and limited inter-agency integration. The study recommends adopting the sovereignty-by-design principle, strengthening sovereign capacity building, and developing a Sovereign Interoperability Gateway to ensure a resilient, sovereign, and inclusive immigration digital transformation as a foundation for national resilience in the digital age.

Keywords: e-Government; digital sovereignty; immigration supervision; national resilience

KEBIJAKAN "IZIN TINGGAL SEMENTARA (ITAS) BELAJAR" BAGI WNA SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN CITRA INDONESIA

Ni Putu Dhini Paramasita — 2025-08-26

Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pendidikan global, namun upaya ini memerlukan dukungan kebijakan yang strategis untuk meningkatkan daya tariknya di mata dunia internasional. Salah satu kebijakan yang mendukung tujuan tersebut adalah penerapan "Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Belajar" bagi warga negara asing (WNA). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran ITAS Belajar dalam memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang terbuka, inovatif, dan progresif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, penelitian ini memanfaatkan berupa dokumen-dokumen hukum, literatur akademik, serta laporan terkait implementasi ITAS Belajar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ITAS Belajar memberikan kontribusi signifikan dalam menarik pelajar asing untuk belajar di Indonesia, baik dalam program pendidikan formal maupun non-formal. Selain itu, kebijakan ini menjadi sarana promosi yang efektif untuk memperkenalkan keunggulan institusi pendidikan Indonesia, memperluas jejaring akademik global, dan meningkatkan kolaborasi lintas budaya. Lebih jauh, ITAS Belajar berfungsi sebagai alat diplomasi publik yang mampu membangun hubungan antarbangsa melalui sektor pendidikan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa ITAS Belajar tidak hanya mendukung pengembangan pendidikan di Indonesia, tetapi juga memainkan peran penting dalam memperkuat citra positif Indonesia di tingkat internasional. Kebijakan ini menempatkan pendidikan sebagai pilar strategis dalam diplomasi global, yang sekaligus membantu Indonesia beradaptasi dengan dinamika internasional dan memperluas pengaruhnya dalam komunitas global.

PERSEPSI PEGAWAI IMIGRASI BATAM TERHADAP PENCABUTAN BEBAS VISA: PERSPEKTIF KEAMANAN NASIONAL

Romil Sahab Putra — 2025-08-26

Penelitian ini menganalisis persepsi Pegawai Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam terhadap kebijakan pencabutan Bebas Visa Kunjungan (BVK) bagi 159 negara, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-GR.01.07 Tahun 2023. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma non-positivisme, penelitian ini mengeksplorasi interpretasi subjektif pegawai terkait dampak kebijakan terhadap keamanan nasional. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan kajian dokumen. Dengan kerangka Teori Keamanan Nasional Barry Buzan, penelitian mengkaji elemen ancaman transnasional, kapabilitas negara, dan keamanan kolektif. Hasil menunjukkan bahwa kebijakan pencabutan BVK dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat keamanan nasional, meningkatkan PNBP, dan memitigasi penyalahgunaan izin tinggal oleh orang asing. Pegawai menilai kebijakan ini meningkatkan selektivitas pengawasan orang asing, yang berdampak positif pada pariwisata, ekonomi, dan investasi. Persepsi pegawai terhadap asas resiprokal dan manfaat kebijakan turut mendukung implementasinya. Komunikasi efektif dan kesamaan persepsi antarpegawai menjadi faktor kunci keberhasilan kebijakan. Penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan pencabutan BVK tidak hanya relevan untuk keamanan nasional, tetapi juga mencerminkan upaya menjaga stabilitas negara melalui pendekatan keamanan kolektif. Implikasi teoretis dan praktisnya diharapkan memberikan panduan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan keimigrasian yang lebih adaptif.

ANALISIS PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) OLEH UPT P2TK JAWA TIMUR DALAM REPATRIASI JENAZAH PEKERJA MIGRAN INDONESIA NON-PROSEDURAL PENEMPATAN MALAYSIA

Rike Alfiana — 2025-08-26

Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berangkat secara non-prosedural dihadapkan pada berbagai bentuk kerentanan, seperti perlakuan tidak adil, kekerasan, hingga penipuan oleh oknum yang mengaku sebagai pihak penyalur. Mereka umumnya tidak memiliki akses terhadap perlindungan hukum maupun sosial, baik dari negara asal maupun negara penempatan. Ketika menghadapi kondisi darurat seperti sakit parah atau bahkan meninggal dunia di luar negeri, proses pemulangan jenazah mereka menjadi sangat kompleks. Metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan Penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa literatur, dokumen kebijakan, dsb. Hasil penelitian menunjukkan alasan UPT P2TK Jatim memberikan perlindungan PMI non-prosedural Penempatan Malaysia didasari pada prinsip-prinsip dan norma Hak Asasi Manusia, yang sejalan dengan prinsip dasar HAM, sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 dan 25 UDHR tentang hak atas pekerjaan yang layak, standar hidup memadai, serta perlindungan sosial. Hal ini mencakup perlindungan dasar kemanusiaan seperti jaminan identitas, hak atas pemulangan, dan penghormatan terhadap martabat jenazah. Dengan demikian, tindakan UPT P2TK Jatim dalam melakukan repatriasi jenazah ini merupakan wujud nyata dari upaya perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi warga negara Indonesia di luar negeri, tanpa memandang status hukumnya.

PERAN ATASE IMIGRASI DALAM PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI LUAR NEGERI

Reza Akbar Pratama — 2025-08-26

The role of Immigration Attachés is crucial in safeguarding Indonesian migrant workers abroad, especially in dealing with immigration issues, legal
protection, and diplomatic matters. Indonesian migrant workers often face challenges such as visa violations, exploitation, and legal difficulties in their host countries. This article explores the responsibilities of Immigration Attachés in protecting migrant workers, focusing on administrative assistance, legal support, and coordination with local immigration authorities. Immigration Attachés play a key role in resolving issues related to overstaying, illegal employment, and human rights violations, often collaborating with host country governments and relevant international bodies. The main challenges in providing protection include limited resources, the complexity of legal frameworks in different countries, and the increasing number of cases involving Indonesian migrant workers in countries such as Malaysia, Saudi Arabia, and Taiwan. Despite these challenges, the presence of Immigration Attachés helps mitigate the risks faced by migrant workers by facilitating repatriation, offering legal counseling, and ensuring their rights are upheld. This article emphasizes the need for stronger bilateral agreements and better resource allocation to enhance the protection of Indonesian migrant workers abroad. Additionally, it calls for improvements in the training and coordination of Immigration Attachés to address emerging challenges, such as the rise in undocumented labor migration.

PERAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA KEIMIGRASIAN TERHADAP ORANG ASING YANG OVERSTAY DI INDONESIA

Zalfa Nada Maharani — 2025-08-26

Sesuai dengan ketentuan Undang–Undang No. 6 Tahun 2011 pasal 105 menyatakan bahwa penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) keimigrasian diberi wewenang sebagai penyidik tindak pidana keimigrasian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Hal ini tentu saja memberikan ruang bagi PPNS untuk melakukan segala tindak penyidikan guna mereduksi tindak pidana keimigrasian dalam hal ini kasus overstay yang banyak terjadi. Proses penyidikan terhadap pelanggaran kasus overstay ini dilakukan berdasarkan ketentuan dalam KUHAP sebagai lex generalis dan ketentuan dalam Undang-Undang tentang keimigrasian sebagai lex specialis. Tentu saja salah satu isu penyalahgunaan keimigrasian yang masih banyak terjadi yaitu penyalahgunaan izin tinggal berupa overstay yang selalu menjadi tantangan dan menimbulkan kerugian terhadap sebuah negara. Terdapat pula beberapa kendala yang dihadapi pihak penyidik dalam melakukan tindakan penyidikan overstay.

REMITANSI DIGITAL DAN EKONOMI INKLUSIF: KONTRIBUSI TERHADAP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA

Ali Mustafa Kemal Lubis — 2025-08-26

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran remitansi digital dalam mendorong ekonomi inklusif serta kontribusinya terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, remitansi digital melalui platform fintech semakin populer dan menawarkan potensi besar untuk memperluas akses keuangan serta mendorong kesejahteraan ekonomi masyarakat, khususnya di daerah asal pekerja migran. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi pustaka yang melibatkan analisis isi dan analisis tematik terhadap berbagai sumber literatur ilmiah, dokumen kebijakan, dan laporan institusional terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa remitansi digital berperan strategis dalam meningkatkan efisiensi transaksi, transparansi keuangan, dan keamanan pengiriman dana, yang secara signifikan memperkuat ekonomi inklusif di tingkat lokal. Meski demikian, implementasinya masih terkendala oleh minimnya literasi digital, infrastruktur teknologi yang belum merata, serta regulasi yang kurang adaptif. Kesimpulan utama penelitian ini adalah bahwa optimalisasi remitansi digital memerlukan kolaborasi lintas sektor yang kuat dan kebijakan strategis yang mendukung inklusi keuangan guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan secara efektif di Indonesia.

IMPLEMENTASI ETIKA PELAYANAN PUBLIK DALAM MENINGKATKAN CITRA POSITIF: STUDI PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SEMARANG

Agung Setiawan — 2025-08-26

Etika pelayanan publik memegang peranan penting dalam membentuk citra positif suatu institusi pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara konseptual bagaimana penerapan etika pelayanan publik dapat meningkatkan citra organisasi, khususnya di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif berbasis studi literatur dan teori yang relevan. Analisis difokuskan pada prinsip-prinsip etika seperti kejujuran, integritas, keadilan, dan loyalitas yang dipandang sebagai elemen kunci dalam interaksi pelayanan publik. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan etika pelayanan secara konsisten berpotensi memperkuat persepsi positif masyarakat terhadap lembaga, meningkatkan kepercayaan publik, serta menurunkan keluhan terhadap layanan. Studi ini menyimpulkan bahwa etika pelayanan bukan hanya sebagai kewajiban moral, tetapi juga strategi institusional dalam membangun reputasi dan legitimasi lembaga di mata publik.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN EFISIENSI ANGGARAN TERHADAP PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BANDAR LAMPUNG

Muhammad Iqbal Darmawan Ali — 2025-08-26

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung. Efisiensi anggaran sebagaimana tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 membawa konsekuensi terhadap kinerja instansi pemerintah, khususnya pada unit-unit strategis seperti Seksi Pengawasan dan Intelijen Keimigrasian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi anggaran berdampak pada menurunnya intensitas pengawasan lapangan, serta menyebabkan keterbatasan dalam penggunaan sarana dan prasarana. Kendala utama mencakup luasnya cakupan wilayah kerja dan minimnya dukungan anggaran operasional. Penelitian ini merekomendasikan optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan mementingkan urgensi dari pelaksanaan kegiatan sebagai strategi mitigasi efisiensi anggaran tanpa mengorbankan efektivitas pengawasan.