TEMATICS: Technology Management and Informatics Research Journals

MANAJEMEN PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN TERHADAP WNA PELAKU PEMBERIAN KETERANGAN TIDAK BENAR

2025-11-21T17:46:17+00:00

Artikel ini menganalisis manajemen penegakan hukum keimigrasian terhadap WNA yang memberikan keterangan tidak benar dalam kerangka hukum Indonesia. Pendekatan yang digunakan bersifat normatif yuridis dengan menafsirkan UU No. 6 Tahun 2011, terutama Pasal 123 serta PP No. 31 Tahun 2013 dan mengintegrasikan komponen sistem hukum Friedman (struktur, substansi, budaya) dengan fungsi manajerial yang memastikan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Kajian menemukan bahwa keterangan tidak benar dapat diproses pidana dan dipadukan dengan tindakan administratif seperti penolakan, pembatalan, deportasi, dan penangkalan. Efektivitas bergantung pada penyaringan berbasis risiko, SOP baku untuk wawancara berlapis dan verifikasi, kejelasan kewenangan dan koordinasi antarlembaga, pelaksanaan disiplin melalui pemeriksaan dan penyidikan, serta pengendalian internal dan telaah berkelanjutan. Kelemahan muncul dari celah kriteria operasional materialitas dan eskalasi, ketimpangan kapasitas kelembagaan, dan budaya yang meremehkan efek jera. Artikel merekomendasikan klarifikasi norma dan standar pembuktian, standardisasi SOP nasional, integrasi data untuk percepatan cross check, pelatihan terarah pada keterampilan wawancara dan verifikasi, serta prioritisasi proses pidana bagi perkara strategis guna memperkuat kepastian hukum dan kepatuhan.

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM KEAMANAN LABORATORIUM UNTUK MENGANTISIPASI PENYELUNDUPAN NARKOBA DI INDONESIA

2025-11-21T18:04:04+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peluang pemanfaatan teknologi informasi dalam pencegahan penyelundupan narkoba di lembaga pemasyarakatan, dengan fokus pada integrasi sistem informasi dalam pengamanan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis data sekunder dari kebijakan internal, praktik keamanan, catatan insiden, dan studi terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi seperti sistem CCTV berbasis kecerdasan buatan, pengendalian akses digital, dan integrasi manajemen data pengunjung memberikan kontribusi penting dalam pencegahan penyelundupan. Namun, hambatan utama masih ditemukan, berupa kurangnya integrasi sistem informasi, keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya literasi digital petugas, ancaman keamanan siber, serta keterbatasan sumber daya. Kesimpulannya, transformasi digital dalam pengamanan lapas perlu menjadi prioritas melalui penguatan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, serta kolaborasi antarlembaga untuk deteksi dini dan pencegahan. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kebijakan dan sistem informasi pemasyarakatan yang lebih adaptif terhadap ancaman modern.

ANALISIS SISTEMATIS PARAMETER KEAMANAN DAN SKALABILITAS DALAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PEMESANAN ONLINE

2025-11-21T18:15:54+00:00

Pengembangan sistem informasi pemesanan online yang aman dan skalabel menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya permintaan pengguna dan kompleksitas data yang ditangani oleh program aplikasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dua parameter utama dalam pengembangan sistem tersebut, yaitu keamanan dan skalabilitas, serta bagaimana kedua parameter ini saling berinteraksi dalam memastikan kinerja optimal dari sistem pemesanan online. Melalui tinjauan pustaka sistematis dari berbagai artikel yang relevan, penelitian ini mengeksplorasi berbagai teknologi keamanan, seperti enkripsi, autentikasi multi-faktor, dan firewall, serta strategi skalabilitas menggunakan microservices, cloud computing, dan load balancing. Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi teknologi keamanan yang tepat sangat berperan dalam melindungi data dan transaksi pengguna, sementara penerapan strategi skalabilitas yang efektif sangat penting untuk menangani beban transaksi yang tinggi tanpa mengorbankan performa sistem. Artikel ini juga membahas integrasi antara keamanan dan skalabilitas yang memungkinkan sistem pemesanan online untuk berkembang secara efisien dan aman, serta memberikan rekomendasi untuk pengembang dan perusahaan dalam memilih solusi teknologi yang mendukung kedua parameter tersebut. Implikasi penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan sistem informasi yang lebih aman dan scalable di sektor e-commerce dan pelayanan publik.

EVALUASI KEBIJAKAN DALAM MANAJEMEN PERMOHONAN PENGGANTIAN PASPOR SITUASI FORCE MAJEURE DI KANTOR IMIGRASI KELAS I NON-TPI PATI

2025-11-21T18:26:35+00:00

Studi ini mengkaji kesenjangan antara kelayakan normatif kebijakan penggantian paspor force majeure tanpa biaya di Indonesia dan kinerja di lapangan di Kantor Imigrasi Kelas I (Non-TPI) Pati, yang melayani kabupaten-kabupaten rawan bencana. Penelitian ini mengevaluasi implementasi dan menyimpulkan perbaikan operasional untuk menjadikan layanan lebih inklusif bagi masyarakat terdampak, yang dimotivasi oleh intensitas bencana yang tinggi dan tingkat penyerapan yang rendah. Dengan menggunakan studi kasus kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara dengan petugas imigrasi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pimpinan kecamatan dan kelurahan, serta pemohon, di samping tinjauan peraturan dan catatan administrasi. Analisis menerapkan enam kriteria Dunn: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, daya tanggap, dan kesesuaian. Temuan menunjukkan kesesuaian normatif yang kuat tetapi efektivitas substantif rendah karena pemanfaatan yang terbatas. Efisiensi administrasi ada tetapi terbukti rapuh selama lonjakan karena prosesnya masih manual. Kecukupan regulasi bersifat komprehensif, tetapi instrumen antarlembaga kurang terstandardisasi. Keadilan terhambat oleh asimetri informasi dan hambatan geografis, sementara responsivitas di garda terdepan sudah kuat tetapi belum sistemik. Rekomendasi yang diberikan meliputi standarisasi SOP dan MoU antarlembaga, penambahan tanda force majeure dalam sistem digital, sosialisasi terarah melalui layanan seluler, serta pemantauan dan evaluasi berbasis indikator untuk mengubah norma menjadi penyediaan layanan yang efektif, akuntabel, dan berkeadilan.

EKSPLORASI PENGALAMAN WARGA NEGARA ASING DALAM PROSES PELAYANAN KEIMIGRASIAN DI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI DENPASAR

2025-11-21T18:34:04+00:00

Studi ini melihat bagaimana warga negara asing (WNA) mengalami proses keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar. Data dikumpulkan dengan menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi melalui analisis komentar dan ulasan online di platform Instagram dan Google Review. Hasil penelitian menunjukkan empat faktor utama yang memengaruhi pengalaman WNA: kurangnya kompetensi pegawai, pelayanan yang tidak konsisten, informasi yang tidak jelas, dan sistem yang sering mengalami eror. Hasil ini menunjukkan bahwa elemen kompetensi pegawai, konsistensi pelayanan, transparansi informasi, dan keandalan sistem teknologi sangat berpengaruh pada kualitas pelayanan keimigrasian. Studi ini memberikan saran untuk meningkatkan pelatihan pegawai, standarisasi prosedur pelayanan, penyediaan informasi yang jelas dan mudah diakses, dan perbaikan sistem teknologi informasi untuk meningkatkan kepuasan dan kepercayaan WNA terhadap layanan imigrasi Denpasar.

PEMANFAATAN TEKNOLOGI DALAM PENGAWASAN DAN PENERBITAN PASPOR DI INDONESIA

2025-11-21T18:42:48+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pemanfaatan teknologi dalam pengawasan dan penerbitan paspor di Indonesia dalam konteks digitalisasi dan dinamika keamanan global. Penerapan teknologi seperti e-paspor dan biometrik telah membawa peningkatan dalam hal efisiensi, akurasi, serta keamanan sistem administrasi keimigrasian. Namun demikian, transformasi digital ini tidak terlepas dari berbagai tantangan, antara lain isu perlindungan data pribadi, kesenjangan akses terhadap infrastruktur teknologi, serta rendahnya literasi digital masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan metode studi literatur, yaitu melalui penelaahan berbagai sumber ilmiah, kebijakan pemerintah, dan dokumen relevan lainnya untuk mengidentifikasi perkembangan, hambatan, dan peluang dalam implementasi teknologi pada layanan keimigrasian. Hasil kajian menunjukkan bahwa walaupun teknologi berperan signifikan dalam meningkatkan kualitas layanan penerbitan paspor, diperlukan langkah strategis untuk memperkuat kebijakan, memperluas infrastruktur, serta meningkatkan literasi digital publik agar transformasi digital dapat berjalan secara inklusif dan berkelanjutan, serta memperhatikan dimensi keamanan dokumen melalui pendekatan desain keamanan nasional pada paspor Indonesia yang diperkenalkan pada 2024.

PENGEMBANGAN MARITIME ANTI-TRAFFICKING RISK SCORING SYSTEM (MARSS) YANG TERINTEGRASI INTEGRATED BORDER MANAGEMENT (IBM) DI PERAIRAN TIMUR SUMATERA

2025-11-21T18:51:42+00:00

Wilayah perairan timur Sumatera merupakan salah satu jalur laut paling sibuk sekaligus paling rentan terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Kompleksitas geografis kepulauan, tingginya arus migrasi kerja lintas negara, serta keberadaan dermaga kecil yang sulit diawasi menjadikan wilayah ini rawan dimanfaatkan oleh jaringan perdagangan orang. Penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk merumuskan model manajemen keimigrasian berbasis risiko yang mampu mengintegrasikan aspek hukum, kelembagaan, dan teknologi dalam pencegahan TPPO maritim. Melalui pendekatan mixed-methods dengan kombinasi analisis yuridis, pemetaan proses kelembagaan, dan desain sistem analitik berbasis data manifes penumpang, penelitian ini menawarkan model Maritime Anti-Trafficking Risk Scoring System (MARSS) yang disinergikan dengan kerangka Integrated Border Management (IBM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa MARSS dapat berfungsi sebagai instrumen skoring risiko yang memungkinkan seleksi pemeriksaan penumpang lebih tepat sasaran, meminimalkan kesalahan, serta memperkuat jalur perlindungan korban tanpa menghambat mobilitas pelintas batas yang sah. Kontribusi utama penelitian ini adalah menghadirkan kerangka manajemen keimigrasian maritim yang empiris, sistematis, dan berorientasi hak asasi manusia, yang dapat dijadikan model kebijakan dalam memperkuat strategi nasional pencegahan TPPO di kawasan perairan timur Sumatera.

ANALISIS MANAJEMEN KINERJA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PEKANBARU BERDASARKAN LAPORAN KERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2024

2025-11-21T19:03:31+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen kinerja pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2024. Manajemen kinerja merupakan proses strategis yang mencakup perencanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah manajemen kinerja menurut Armstrong dan Baron yang menekankan pada keselarasan antara tujuan individu dan organisasi. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik analisis dokumen terhadap LkjIP sebagai sumber data utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar indikator kinerja utama (IKU) di Kantor Imigrasi telah tercapai bahkan melebihi target, seperti penegakan hukum keimigrasian (111%) dan layanan administratif keimigrasian (100%). Namun demikian, ditemukan pula isu strategis seperti ketidak seimbangan beban kerja dan keterbatasan sarana dan prasarana yang berpotensi menghambat kinerja jangka panjang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi manajemen kinerja telah berjalan cukup efektif, tetapi memerlukan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan peningkatan mutu layanan publik dan akuntabilitas kelembagaan.

PENGARUH ROTASI KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI MELALUI STUDI LITERATUR EMPIRIS

2025-11-21T19:12:37+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh rotasi kerja terhadap kinerja pegawai melalui pendekatan studi literatur. Rotasi kerja dipahami sebagai strategi manajemen sumber daya manusia yang bertujuan memperluas wawasan kerja, meningkatkan adaptabilitas, serta mengurangi kejenuhan tugas. Kinerja pegawai dinilai melalui lima indikator utama, yaitu kualitas, kuantitas, tanggung jawab, kerja sama, dan inisiatif. Penelitian ini mengkaji berbagai temuan terdahulu dengan menggunakan teknik analisis tematik terhadap literatur yang relevan dan terbit dalam sepuluh tahun terakhir. Hasil kajian menunjukkan bahwa rotasi kerja memiliki pengaruh yang beragam terhadap kinerja, tergantung pada perencanaan, kesesuaian penempatan, kesiapan pegawai, dan dukungan organisasi. Sebagian besar penelitian menemukan bahwa rotasi berdampak positif terhadap dimensi kerja sama dan inisiatif, sementara sebagian lainnya menunjukkan bahwa tanpa dukungan struktural yang kuat, rotasi dapat menurunkan motivasi dan produktivitas. Dengan demikian, rotasi kerja perlu dilaksanakan sebagai bagian dari strategi pembinaan karier dan penguatan sistem kerja, bukan semata sebagai kebijakan administratif.

OPTIMALISASI PENGAWASAN KEIMIGRASIAN BERBASIS SISTEM INFORMASI MELALUI APLIKASI PELAPORAN ORANG ASING (APOA)

2025-11-21T19:25:25+00:00

Peningkatan arus mobilitas global telah menyebabkan bertambahnya jumlah Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia, sehingga menuntut adanya sistem pengawasan yang lebih efektif. Mekanisme konvensional melalui patrol lapangan dan laporan manual dinilai kurang memadai karena keterlambatan informasi, keterbatasan personel, serta cakupan wilayah yang luas. Sebagai solusi, Direktorat Jenderal Imigrasi mengembangkan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) sebagai instrumen digital untuk memudahkan pelaporan keberadaan WNA secara daring, cepat, dan terintegrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan, yang mengkaji regulasi, dokumen resmi, literatur akademik, dan media arus utama. Data dianalisis dengan triangulasi sumber guna memastikan keabsahan informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa APOA berperan penting dalam memperkuat pengawasan keimigrasian melalui peningkatan akurasi data, percepatan arus informasi, serta keterlibatan masyarakat dalam pengawasan. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya literasi digital, variasi kepatuhan pengelola penginapan, dan resistensi Sebagian pengguna. Jumlah laporan yang masuk melalui APOA juga masih rendah dibandingkan dengan total kunjungan wisatawan mancanegara. Dengan demikian, optimalisasi APOA memerlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sosialisasi yang intensif, perbaikan infrastruktur teknologi, serta penegakan hukum yang konsisten. APOA dapat dipahami sebagai bagian dari transformasi digital dalam tata kelola keimigrasian menuju sistem pengawasan yang lebih modern dan responsif.

MANAJEMEN KOMUNIKASI LINTAS BUDAYA DALAM PELAYANAN KEIMIGRASIAN : PENGALAMAN WNA CHINA DI INDONESIA

2025-11-21T19:35:09+00:00

Globalization has intensified cross-cultural interactions, particularly in public service sectors such as immigration. Indonesia, as a destination country for international mobility, has recorded a significant increase in the arrival of Chinese foreigner, reaching 131,155 individuals by March 2025, with 83,079 visas issued. This situation requires immigration services that are not only accurate and timely but also culturally sensitive. This study aims to examine the role of cross-cultural communication management in enhancing

the effectiveness of immigration services for Mandarin-speaking communities. Using a qualitative-descriptive approach and literature review, this article analyzes key cultural dimensions such as social hierarchy, collectivism, and long-term orientation common within Chinese society and how these factors influence communication patterns and service expectations during visa application processes. The findings reveal that failure to accommodate cultural differences may lead to dissatisfaction, while appropriate communicative adaptation fosters greater trust and satisfaction with immigration institutions. Therefore, understanding and applying principles of cross-cultural communication is a crucial strategy in delivering inclusive and professional immigration services.

ANALISIS MOTIVASI PELAYANAN PUBLIK DALAM PELAKSANAAN FUNGSI KEIMIGRASIAN DI ERA TANTANGAN EFISIENSI ANGGARAN

2025-11-21T19:43:09+00:00

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja kementerian dan lembaga menimbulkan tantangan penting dalam pelaksanaan fungsi strategis keimigrasian. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana kebijakan efisiensi anggaran diinterpretasikan dan direspons dalam pelaksanaan empat fungsi keimigrasian, pelayanan publik, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan, serta menganalisis peran Public Service Motivation (PSM) dalam menjaga ketahanan institusi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui studi pustaka dan observasi langsung di Kantor Imigrasi Pekanbaru, Sambas, dan Sumbawa Besar, penelitian ini menggambarkan bahwa efisiensi anggaran memunculkan keterbatasan operasional seperti pengurangan dukungan sumber daya, keterlambatan pemeliharaan sistem, dan penurunan pengembangan SDM. Meski demikian, kekuatan PSM yang terwujud dalam dimensi ketertarikan terhadap pembuatan kebijakan publik, komitmen terhadap kepentingan publik dan kewajiban sebagai warga negara, perasaan belas kasihan, dan pengorbanan diri memungkinkan aparatur untuk mempertahankan kualitas layanan, menjalankan pengawasan, menjaga keamanan negara, serta mengembangkan inovasi pelayanan lokal. Compassion mendorong terciptanya layanan publik yang humanis, self-sacrifice memperkuat keteguhan dalam penegakan hukum, commitment to public interest menopang stabilitas keamanan nasional, dan attraction to public policy making menggerakkan inovasi pelayanan di tingkat unit kerja.

MANAJEMEN KOMUNIKASI ANTARLEMBAGA DALAM PENCEGAHAN KEJAHATAN TRANSNASIONAL PADA RUANG LINGKUP KEIMIGRASIAN

2025-11-21T19:51:34+00:00

Kejahatan transnasional, seperti perdagangan manusia, penyelundupan narkotika, dan pemalsuan dokumen, semakin sering terjadi di Indonesia akibat letak geografisnya yang strategis di antara dua benua dan dua samudra. Sebagai negara dengan posisi geografis strategis, Indonesia sering menjadi titik transit maupun tujuan bagi berbagai aktivitas ilegal lintas negara, seperti perdagangan manusia, penyelundupan narkotika, dan pemalsuan dokumen keimigrasian. Penegakan hukum keimigrasian dalam menghadapi kejahatan transnasional ini memerlukan koordinasi erat antara berbagai lembaga, termasuk Direktorat Jenderal Imigrasi, Kepolisian, Bea Cukai, dan otoritas hukum lainnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang mencakup analisis data sekunder dari dokumen kebijakan dan peraturan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komunikasi antarlembaga memiliki peran yang signifikan dalam memperkuat upaya pencegahan kejahatan transnasional melalui berbagi informasi, operasi gabungan, dan penguatan kebijakan keimigrasian. Meski demikian, masih terdapat kendala seperti perbedaan kebijakan, birokrasi, dan keterbatasan teknologi yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas Komunikasi. Studi ini merekomendasikan peningkatan mekanisme koordinasi dan penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi untuk mendukung pengawasan keimigrasian dan penegakan hukum yang lebih efektif.

PENERAPAN EXCELLENT SERVICE DALAM PENINGKATAN MANAJEMEN PELAYANAN KEIMIGRASIAN

2025-11-21T19:59:49+00:00

Excellent service in immigration administration has become an urgent necessity in line with the increasing public expectations for high-quality public services. This study aims to analyze the implementation of the excellent service concept within Indonesia’s immigration services, identify supporting and inhibiting factors, and formulate strategies to enhance service quality. Using a qualitative approach through literature review, the study finds that excellent service implementation is supported by service digitalization, improvement of human resource competencies, and transformation of organizational culture within the Directorate General of Immigration. Nevertheless, challenges such as infrastructure disparities, uneven human resource quality, and resistance to change remain significant obstacles. This research recommends continuous human resource training, expansion of digital services across all regions, and increased community participation in service evaluations. Through these strategies, immigration services are expected to deliver superior, responsive, and equitable public service experiences across Indonesia.

ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PASPOR DI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI DENPASAR

2025-11-29T06:21:15+00:00

Penyediaan pelayanan publik sering kali menemui masalah yang cukup penting dan dapat menghambat proses pelayanan. Salah satu faktor penting yang menjadi penentu baik dan buruknya sebuah pelayanan publk adalah kualitas pelayanan. Sebuah pelayanan yang berkualitas dapat dipastikan apabila penyedia layanan mampu memenuhi harapan oengguna layanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kualitas pelayanan yang diberikan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar kepada para pemohon paspor. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar sudah cukup baik. Namun, masih terdapat permasalahan dari keramahan dan empati petugas yang dikeluhkan oleh pemohon. Oleh karena itu, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar perlu memperbaiki permasalahan tersebut guna untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada para pemohon paspor dengan memberikan pelatihan kepada petugas ataupun evaluasi kinerja pegawai.