ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN KEIMIGRASIAN DALAM KERANGKA SITEM HUKUM TATA NEGARA DI INDONESIA

A JURIDICAL ANALYSIS OF IMMIGRATION POLICY WITHIN THE FRAMEWORK OF INDONESIA'S CONSTITUTIONAL LAW SYSTEM

Abstract

Studi normatif ini mengkaji posisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian (UU Keimigrasian) dalam struktur hukum nasional serta tingkat kesesuaian
kebijakan imigrasi dengan prinsip-prinsip Hukum Tata Negara (HTN). Penelitian ini
memanfaatkan teori kedaulatan negara, konsep hierarki norma Hans Kelsen, dan gagasan
negara hukum (rechtsstaat). Temuan penelitian menunjukkan bahwa UU Keimigrasian
memegang peranan strategis sebagai wujud nyata dari pelaksanaan kedaulatan negara dan
secara formal berada pada tingkatan ketiga dalam hierarki peraturan perundang-undangan.
Selain itu, penelitian ini mengungkap bahwa setiap kebijakan teknis yang dikeluarkan oleh
otoritas imigrasi wajib tunduk pada prinsip-prinsip fundamental HTN, seperti asas legalitas,
kepastian hukum, proporsionalitas, non-diskriminasi, serta penghormatan terhadap Hak
Asasi Manusia (HAM). Pada akhirnya, penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas
sistem keimigrasian Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kekuatan formal UU
Keimigrasian sebagai instrumen kedaulatan, tetapi juga oleh konsistensi regulasi
turunannya dengan nilai-nilai konstitusi dan standar hukum interna